Balikpapan Harap Pengelolaan Anggaran Seperti Tangerang

Andi Burhanuddin Solong

NewsBalikpapan –
DPRD Balikpapan Kalimantan Timur bertekat meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Ini jadi alasan DPRD Balikpapan melakukan kunjungan kerja ke Kota Tangerang yang sukses menyabet WTP selama 6 tahun berturut turut dalam pengelolaan keuangannya.
“Kota Tangerang karakternya seperti Balikpapan dan mereka mampu mengelola keuangannya dengan baik,” kata Ketua DPRD Balikpapan, Andi Burhanuddin Solong, Selasa (24/12).
Burhan mengatakan salah satu kunci kesuksesan Tangerang adalah adanya sumber daya mumpuni dalam pengelolaan keuangannya. Para akuntan Tangerang diantaranya adalah eks pegawai Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) setempat.
Sehubungan itu, Burhan mengaku akan meminta Wali Kota Balikpapan untuk mengangkat staf professional seperti halnya Tangerang. Menurutnya para pegawai BPKP maupun BPK bisa direkrut menjadi pegawai daerah Balikpapan.
“Saya kira ini memungkinkan diterapkan ditempat kita,” paparnya.
Permasalahan pengelolaan anggaran Balikpapan bisa diselesaikan oleh orang yang tepat. Termasuk diantaranya laporan asset kapal ferry cepat yang terus mengganjal hingga 2014 nanti.
Andi Burhanuddin Solong memimpin langsung kunjungan kerja ke Tangerang ini. Rombongannya terdiri Abdulloh, Andi Walinono, Youtje Rumambi, Syarifuddin Odang, Syukri Wahid, Mukhlis, Sonhaji, Eka Citra Devi, Muhammad, Aminuddin, Patly Parakkasi dan Tohari Aziz,
Sementara dari perwakilan SKPD hadir diantaranya Kabid Perhubungan Darat, DTKP, Dirum PDAM , Sekwan, Kabag umum, Kabag Protocol dan Kabag Risalah Persidangan.
Wakil Ketua DPRD kota Tangerang Bonny Muffizar menerangan saat ini terdapat 35 auditor akuntasi yang ditempatkan di SKPD lingkungan kota Tangerang. Mereka dari BPKP yang ditawari menjadi PNS Kota Tangerang.
Ia mengungkapkan dalam proses rekruitmen auditor BPKP ini dilakukan sejak 7 tahun lalu secara bertahap dan hingga sudah 35 orang yang ditempatkan.
“Itu banyak kita lakukan diawal-awal (2007) karena lagi awal-awal pembenahan. Jadi mekanisme pakai lepas butuh, kita mengajukan itu agar mereka jadi PNS daerah,” jelasnya.
Menurutnya ideal tiap satu SKPD terdapat satu akuntan untuk menyeleraskan antara pengguna anggaran dengan pembuatan laporan penggunaan anggaran.
Sekretaris BPKAD Tangerang Aan Iqbal mengatakan untuk meraih WTP, aparatur juga harus memahami berbagai macam aturan perundangan. Tugas inspektorat juga berperan dalam pengendalian internal.
Kota Tangerang berpenduduk kurang lebih 1,8 juta jiwa ini memiliki kas Rp 3,3 triliun pada 2014 nanti. Kota ini juga menghasilkan pendapatan asli daerah sebesar Rp 1,05 triliun berasal dari sector industry.