DPRD Samarinda Desak Pemkot Segera Selesaikan Tunggakan Gaji Pekerja Teras

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim. Foto istimewa

NewsSamarinda – Permasalahan tunggakan gaji pekerja proyek Teras Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai respons Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih lambat dan belum memberikan solusi konkret.

Menurut Abdul Rohim, meski jumlah tunggakan gaji tidak terlalu besar, dampaknya sangat dirasakan oleh lebih dari 80 pekerja dan keluarganya, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Masalah ini bukan sekadar uang, tetapi juga menyangkut kehidupan dan hak-hak dasar mereka. Pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja,” ujar Abdul Rohim dalam rapat di DPRD Samarinda, Rabu (5/3/2025).

Ia menyoroti kondisi pekerja yang terpaksa tidur di gudang akibat tidak memiliki uang untuk kebutuhan dasar mereka. Menurutnya, situasi ini merupakan gambaran nyata dari dampak keterlambatan pembayaran gaji.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi para pekerja yang menjadi korban. Ada yang bahkan harus tidur di gudang karena tidak punya tempat tinggal yang layak,” tambahnya.

Meskipun kelalaian ada pada pihak kontraktor, Abdul Rohim menegaskan bahwa Pemkot Samarinda harus segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika diperlukan, ia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah hukum agar hak pekerja segera dipenuhi.

“Pemkot tidak bisa membiarkan masalah ini berlarut-larut. Kami mengharapkan solusi yang cepat, bukan hanya menunggu jalur hukum yang bisa memakan waktu lama. Pemerintah harus memberikan kepastian kepada para pekerja yang telah bekerja keras,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abdul Rohim mengungkapkan bahwa DPRD Samarinda berencana memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari solusi konkret dan memastikan hak-hak pekerja segera dipenuhi. Ia berharap kebijakan dari TAPD dapat mempercepat proses pembayaran dan memberikan keadilan bagi pekerja.

“Semoga dalam waktu dekat, solusi yang tepat bisa ditemukan agar pekerja mendapatkan hak mereka, dan proyek ini bisa berjalan tanpa hambatan lagi,” pungkasnya.