Konflik Gaji Pekerja Teras Samarinda, DPRD Desak Kontraktor Bertanggung Jawab

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie. Foto istimewa

NewsSamarinda – Ketidakharmonisan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan kontraktor dalam proyek Teras Samarinda kembali mencuat. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa tunggakan gaji pekerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga akibat kelalaian kontraktor yang belum memenuhi kewajibannya.

Menurut Novan, proyek ini melibatkan 84 pekerja yang kini terdampak akibat keterlambatan pembayaran upah. Ia menyoroti bahwa kontraktor seharusnya lebih mengutamakan hak pekerja karena mereka adalah pihak yang paling dirugikan dalam permasalahan ini.

“Pemkot memang bertanggung jawab dalam proses lelang dan pengawasan, tetapi yang wajib membayar gaji pekerja adalah kontraktor. Mereka tidak bisa lepas tangan begitu saja,” ujar Novan, Rabu (5/3/2025).

Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap pihak kontraktor harus lebih diperketat agar kejadian serupa tidak terus berulang. Menurutnya, kontraktor seharusnya tidak hanya menunggu instruksi dari pemerintah, tetapi juga proaktif dalam memastikan pembayaran gaji pekerja.

“Jika kontraktor mengabaikan kewajibannya, maka harus ada sanksi tegas. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi menyangkut kehidupan para pekerja dan keluarga mereka,” lanjutnya.

Novan juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap kontraktor yang tidak menunjukkan respons positif atas upaya DPRD dalam memediasi masalah ini. Padahal, DPRD telah berulang kali mencoba berkomunikasi untuk mencari solusi.

“Kami sudah memanggil pihak kontraktor berkali-kali, tetapi mereka tidak merespons. Justru mereka lebih memilih menyampaikan pernyataan melalui media, yang jelas bukan langkah profesional,” tegasnya.

Politikus Partai Golkar itu pun mendesak Pemkot Samarinda agar lebih selektif dalam memilih kontraktor untuk proyek-proyek mendatang. Ia menilai, kontraktor yang tidak memiliki komitmen terhadap pekerja harus dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami berharap Pemkot lebih cermat dalam memilih kontraktor yang bertanggung jawab dan berkomitmen memenuhi hak-hak pekerja,” pungkasnya.

Dengan adanya sorotan dari DPRD, diharapkan kontraktor segera menyelesaikan tunggakan gaji pekerja, serta Pemkot Samarinda mengambil langkah konkret untuk mencegah permasalahan serupa di masa depan.