DPRD Samarinda Desak Penataan Ulang Marimar dan Lampion Garden

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar. Foto istimewa

NewsSamarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti perlunya penataan ulang kawasan Marimar dan Lampion Garden agar dapat berfungsi lebih optimal sebagai ruang publik yang inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia menilai, kedua lokasi tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau yang nyaman, namun pengelolaan selama ini dinilai belum maksimal.

Menurut Anhar, sistem pengelolaan kawasan yang selama ini melibatkan pihak ketiga tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bahkan, masalah seperti tunggakan kewajiban yang belum diselesaikan menjadi beban bagi pemerintah dan warga.

“Pengelolaan oleh pihak ketiga terbukti tidak efektif karena mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya. Namun, mereka tetap diberi kesempatan, yang justru membawa dampak negatif. Pemerintah kota harus segera bertindak dan memastikan pengelolaan aset ini lebih transparan dan akuntabel ke depannya,” ujar Anhar.

Anhar mengusulkan agar Marimar dan Lampion Garden dijadikan ruang publik terbuka yang dapat diakses oleh semua kalangan, seperti Teras Mahakam yang sukses menjadi tempat rekreasi ramah bagi berbagai lapisan masyarakat. Menurutnya, konsep ini akan memberikan manfaat lebih besar, terutama bagi warga dengan keterbatasan ekonomi yang membutuhkan tempat hiburan murah dan nyaman.

“Kawasan Marimar dan Lampion Garden seharusnya difungsikan kembali sebagai ruang publik terbuka. Jika melihat kesuksesan Teras Mahakam, konsep serupa bisa diterapkan di sini agar lebih banyak warga bisa menikmati ruang publik dengan biaya terjangkau,” jelasnya.

Selain aspek rekreasi, Anhar menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan tersebut. Ia menilai, keterlibatan warga akan memastikan bahwa ruang publik ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Kita harus memastikan bahwa ruang publik ini memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, bukan hanya untuk kepentingan komersial. Keterlibatan warga dalam pengelolaan dan pengawasan sangat penting agar program ini bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Anhar mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna merumuskan konsep pengelolaan yang lebih efektif dan inklusif. Ia juga menegaskan bahwa upaya ini tidak hanya berhenti pada penataan fisik, tetapi juga harus mencakup keberlanjutan program agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.

“Pemerintah kota harus serius dalam meninjau ulang pengelolaan kawasan ini agar lebih efektif dan benar-benar bermanfaat bagi warga. Kami di DPRD siap mendukung langkah ini untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota yang lebih ramah dan inklusif bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.