Serapan Minim, Kaltara Kurang Pegawai

NewsBalikpapan –

Provinsi Pemekaran Kalimantan Utara menyatakan factor keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang jadi penyebab utama minimnya serapan anggaran 2015 ini. Provinsi termuda Indonesia memang baru saja menjadi daerah otonomi baru dengan melepaskan diri dari daerah induk Provinsi Kalimantan Timur.

“Semua tidak terlepas dari keberadaan Provinsi Kaltara sebagai otonom baru di Indonesia,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, M Badrun di Balikpapan, Kamis (10/9).

Badrun mengatakan Provinsi Kaltara hanya memiliki 800 pegawai negeri sipil (PNS) yang mengurusi administrasi pemerintahan daerah. Menurutnya suatu provinsi setidaknya memiliki sebanyak 3.500 pegawai yang kompeten dalam administrasi sistim lelang dan tender.

“Mencari pegawai untuk ditunjuk menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sudah kesulitan. Tidak ada,” ungkapnya.

Permasalahan ini yang menjadi alasan kenapa serapan Provinsi Kaltara termasuk yang terendah pada tahun anggaran ini. Badrun mencatat serapan anggaran Kaltara hanya 19 persen kas Rp 2,6 triliun pada bulan Juli lalu.

Sehubungan itu, Badrun mengaku sengaja mengorganisasi susunan pejabat memiliki kompetensi PPTK dan PPK ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Kaltara. Strategi ini terbukti efektif dimana serapan anggaran Kaltara meningkat jadi 37 persen pada Agustus lalu.

“Sudah meningkat saat ada organisasi pegawai di Kaltara. Kami yakin akhir tahun serapan bisa tercapai minimal hingga 80 persen,” paparnya.

Provinsi Kaltara memfokuskan pembangunan wilayahnya untuk pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur. Infrastruktur provinsi berbatasan langsung dengan Malaysia memng masih terbelakang kala masih bergabung bersama Kaltim.