NewsBalikpapan –
Para guru swasta Balikpapan Kalimantan Timur menolak penambahan ruang kelas baru (RKB) di sekolah negeri. Sikap penolakan ini disuarakan pada pimpinan DPRD Balikpapan dan pemerintah daerah setempat.
“Para guru swasta berniat mendemo DPRD dan Pemkot Balikpapan,” kata Ketua DPRD Balikpapan, Andi Burhanuddin Solong, Kamis (17/7).
Burhan mengaku mendapat surat tembusan, terkait aksi guru-guru swasta yang akan melakukan demo menolak adanya penambahan ruang kelas baru ini. Aksi demo rencananya dilaksanakan pekan depan bersamaan akhir masa jabatan legeslatif Balikpapan.
Burhan menekankan penambahan ruang kelas sekolah negeri dibutuhkan dalam proses belajar siswa Balikpapan. Menurutnya jumlah sekolah Balikpapan tidak sebanding dengan jumlah anak anak usia wajib sekolah dasar dan menengah.
“Balikpapan hanya ada 136 SD dan 23 SMP saja,” paparnya.
Burhan menjelaskan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikkan layak. Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikkan itu.
Saat ini jumlah sekolah di Kota Balikpapan SD berjumlah 122, SMP berjumlah 23, SMA berjumlah 9 dan SMK berjumlah 6. Jumlah itu dianggap tidak sebanding dengan jumlah penduduk Balikpapan yang mencapai 650 ribu jiwa.
Burhan berpendapat Balikpapan semestinya punya 30 SMA, 35 SMK, 60 SMP dan 300 SD. DPRD Balikpapan ngotot mengajukan tambahan untuk ruang kelas baru.
Tahun ini DPRD Kota Balikpapan mengalokasikan dana sebesar Rp 8 miliar untuk penambahan ruang kelas baru. Anggaran itu dialihkan pemda untuk kegiatan lain.
