NewsBalikpapan –
Relawan Pro Jokowi (Projo) meminta polisi memproses maraknya kampanye hitam (black campaign) menerpa calon presiden, Joko Widodo sebulan terakhir ini. Serangan politik Gubernur DKI Jakarta ini sudah mulai menerabas pada unsur fitnah jelang pemilihan presiden pada Juni mendatang.
“Kami tidak perlu melapor, semestinya polisi sendiri yang harus aktif menindak aksi aksi yang membahayakan pemilihan presiden nanti. Apalagi bukan delik aduan,” kata Sekretaris Jenderal Relawan Projo, Yongki Jonacta di Balikpapan, Jumat (9/5).
Yongki mencontohkan sebaran serangan politik nuansa SARA Jokowi baru baru ini yakni rest in peace (RIP) Jokowi yang menyebutnya dengan nama Herbertus Joko Widodo. Calon presiden PDIP ini juga disebutkan berketurunan Tionghoa dengan nama asli Oey Hong Liong.
“Serangan politik yang sungguh mengerikan,” paparnya.
Serangan politik bernuansa SARA ini, lanjut Yongki berpotensi mampu menyulut kemarahan pendukung Jokowi di Indonesia. Menurutnya akan timbul sikap antipati barisan pendukung Jokowi dengan massa yang memberikan dukungan pada capres lainnya.
“Bila polisi lambat bertindak, Jangan sampai nanti ada benturan antara massa Jokowi dengan massa lainnya,” ungkapnya.
Yongki mengatakan serangan politik seperti ini mencerminkan para pemimpinnya yang membiarkan adanya kampanye hitam bernuansa SARA. Tanpa harus saling melempar fitnah, menurutnya para pemimpin bisa berkompetisi lewat pemaparan visi misi maupun ide ide pembangunan.
“Ini kan seperti pemimpinnya yang membiarkan pendukungnya untuk melakukan segala cara,” tuturnya.
Barisan relawan Projo, kata Yongki tidak akan membalas serangan kampanye hitam ini pada para capres lainnya. Projo hanya melaksanakan kampanye capres secara beretika dengan mengkedepankan pemaparan visi misi dan gagasan pembangunan Indonesia.
“Kami tidak akan membalas, serangan politik dibalas Jokowi dengan tindakan meresmikan kampung deret Cilincing yang sudah terbangun,” ujarnya.
