NewsBalikpapan –
Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur akan menstop proyek pengadaan mobil dinas bagi pejabatnya. Pembelian mobil dinas pejabatnya dianggap hanya membebani keuangan daerah Balikpapan.
“Mulai tahun ini tidak ada lagi proyek pengadaan mobil dinas pejabat Balikpapan,” kata Sekretaris Kota Pemkot Balikpapan, Sayid M Fadli, Kamis (7/1).
Sayid mengatakan pihaknya akan beralih memanfaatkan jasa penyewaan kendaraan mobil dinas seluruh instasi hingga kepala daerah. Menurutnya sistim ini lebih efektif dan efisien dalam mengoptimalkan penggunaan kendaraan dinas.
“Mobil sewa ini kami batasi usia penggunannya hanya selama 3 – 4 tahun saja. Kami tidak perlu memikirkan biaya perawatan hingga pemutihan kendaraan dinas sudah lama,” ungkapnya.
Pengadaan mobil milik daerah, kata Sayid hanya terbatas bagi instasi tertentu semisal mobil pemadam kebakaran maupun ambulance. Swasta dipastikan tidak tertarik untuk menyewakan dua jenis kendaraan ini yang fungsinya berguna untuk layanan umum masyarakat.
“Nantinya kami hanya membeli dua jenis kendaraan ini saja,” tegasnya.
Sayid optimis sistim baru ini setidaknya mampu memangkas 30 persen biaya perawatan seluruh kendaraan dinas dimiliki Pemkot Balikpapan. Alokasi dana ini bisa dipergunakan untuk pembangunan sarana prasarana infrastruktur lainnya.
Namun demikian, Sayid mengakui sistim ini belum mampu dilaksanakan secara maksimal di Pemkot Balikpapan. Dia berdalih Pemkot Balikpapan masih terbebani biaya perawatan puluhan mobil dinas yang terlanjur dibeli dalam tahun anggaran sebelumnya.
“Sehingga penyewaan mobil tahun ini mungkin hanya 3 atau 4 unit saja. Sebabnya mobil dinas yang terlanjur dibeli dahulu kondisinya masih bagus untuk dipergunakan,” paparnya.
Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendy sebelumnya sudah berulang kali menyebutkan ingin mengefisienkan anggaran dimiliki daerah. Dia sempat mengeluhkan besarnya biaya perawatan mobil mobil dinas pejabat yang menjadi beban Pemkot Balikpapan.
“Kedepannya harus lebih berhemat agar sesuai dengan komitmen pemerintah pusat,” ujarnya.
Sistim sewa kendaraan daerah ini, menurut Rizal juga mampu mengurangi timbulnya praktek kecurangan dalam perawatan mobil dinas pejabat. Implikasinya berdampak positif pada efektifnya kendaraan dinas dipakai para pejabat Balikpapan.
“Bisa saja penggantian ban memakai ban bekas dan laporannya adalah ban baru saat kami pakai sistim mobil daerah. Namun saat kerjasama dengan perusahaan rental mobil, kami bisa komplain bila perawatan kendaraan tidak maksimal,” tuturnya.
