NewsBalikpapan –
Komisi 9 DPR RI mengkritik para pejabat Kota Balikpapan Kalimantan Timur saat kunjungannya di Kota Beriman. Rombongan dewan ini kesal saat dengar pendapat tidak dihadiri Wali Kota Balikpapan hingga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.
“Kami ini yang menentukan anggaran bukan DPD. Seharusnya kita datang dengan rombongan besar, ini kepala dinas tenaga kerja tidak bisa hadir. Saya kira kejadian ini jangan terulang kembali,” kata Anggota Komisi 9, Rieke Dyah Pitaloka, Rabu (10/12/2014).
Rieke mengatakan kedatangan mereka ini guna mensinkronisasi permasalahan daerah agar dibawa ke pemerintah pusat. Menurutnya banyak permasalahan ketenagakerjaan daerah yang butuh koordinasi antara pusat dan daerah.
“Kalau kepala dinas ngak hadir bagaimana kita bisa mensingkronkan persoalan yang dihadapi pemerintah kota dengan pusat. Seperti soal pengawas perusahaan disini hanya 6 orang,” paparnya.
Ribka Tjiptaning juga kecewa dengan absennya Wali Kota Balikpapan sertaa jajaran Dinas Tenaga Kerja dalam dengar pendapat dewan. Bukan hanya itu, dia mengkritik kondisi toilet ruang pertemuan yang dianggapnya kurang nyaman dalam penggunannya.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Heru Bambang menyampaikan permohonan maaf serta berjanji memperbaiki sarana fasilitas umum di ruang pertemuan. Dia juga menyesalkan absennya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Balikpapan dalam pertemuan dengan Komisi 9 DPR RI.
“Kepala dinas harus tahu periortas menghadiri acara, mana yang harus diwakilkan mana yang harus dihadiri. Kalau yang setingkat seperti tadi harusnya hadir kepala dinas,” ujarnya.
Kunjungan Komisi 9 dipimpin Syaiful Bahri terdiri 19 rombongan Wakil Wali Kota Balikpapan, Dinas Kesehatan, Kepala BPMP2KB, Kabag Pemerintahan, Pimpinan BPJS serta Kantor Pos indonesia cabang Balikpapan Lili Ariyanto.
Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendy absen hadir dikarenakan menghadiri urusan kedinasan di Jakarta pada waktu yang sama.
