NewsBalikpapan –
Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman, Mayor Jenderal Dicky W Usman bersuara keras soal visi kepemimpinan daerah saat ini. Dalam forum menghadirkan lima provinsi Kalimantan, jenderal bintang dua ini mencetuskan agar tidak ada yang mengikuti jejak loser leadership (kepemimpinan pecundang).
“Jangan menjadi leadership pecundang,” katanya dalam penyampaian materinya, Rabu (5/3).
Dicky mengatakan tipe pemimpin pecundang adalah mereka yang hanya menurutkan kepentingan pribadi diatas keinginan warganya. Pemimpin seperti ini biasanya juga tidak melaksanakan tugasnya dalam mensejahterakan warganya. Karakteristik pemimpin seperti ini yang pada akhirnya hanya akan memancing kemarahan para rakyatnya.
“Ini hanya menimbulkan kemarahan rakyat saja,” ujarnya.
Era reformasi saat ini dimaksutkan untuk mendekatkan pemerintahan pada masyarakat di daerah. Pembangunan Indonesia juga diharapkan merata serta tidak terkonsentrasi di satu pulau saja.
Posisi TNI saat ini juga berperan turut serta aktif dalam pembangunan suatu daerah. Selain juga fungsi utamanya dalam menjaga pertahanan keamanan dan ketertiban bangsa ini.
“Kami sudah kerjasama dengan Pemprov Kaltim dalam pembangunan bandara dan akses jalan perbatasan,” tuturnya.
Pemprov Kalimantan Timur mengadakan forum kerjasama pembangunan regional Kalimantan. Forum ini diikuti seluruh pemerintah daerah setempat seperti Pemprov Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar dan Kaltara.
Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak dalam sambutannya mengklaim telah mengupayakan konektifitas antar provinsi seperti pembangunan jembatan, akses jalan tol, bandara, pelabuhan dan jalan perbatasan yang nilainya mencapai Rp 11,72 triliun.
“Namun hanya disetujui Rp 6,4 triliun saja pada tahun 2013 lalu,” paparnya.
Gubernur Kalsel, Arifin menitik beratkan konektifitas regional Kalimantan pada infrastruktur, regulasi, sumber daya manusia dan ilmu teknologi. Permasalahan ini juga jadi persoalan sejak forum regional Kalimantan dibentuk pada 2005 silam.
“Jadi maslah saat pembentukan forum ini pada 2005 lalu,” ungkapnya.
Konektifitas infrastruktur antar provinsi Kalimantan menjadi permasalahan utama hingga kini. Akses jalan terputus, berlubang, banjir hingga jembatan yang belum terbangun jadi pemandangan umum warga di lima provinsi Kalimantan.
