Menteri Minta Chevron, Panasonic dan Toshiba Bahas PHK

NewsBalikpapan –

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah mendengar adanya rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) tiga perusahaan multinasional menyusul kelesuan ekonomi global saat ini. Tiga perusahaan raksasa ini yakni PT Chevron Pasific Indonesia, PT Panasonic dan PT Toshiba yang akan meng PHK ribuan karyawannya pada tahun 2016 ini.

“Mereka sudah sudah menyampaikan untuk meng PHK karyawannya. Chevron saja karyawanya 1.700 tenaga kerja. Sedang diproses semua,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri di Balikpapan, Kamis (11/2).

Hanif mengatakan kementeriannya sudah meminta agar perusahaan mempertimbangkan kembali rencana PHK karyawannya. Menurutnya ada sejumlah langkah kebijakan perusahaan guna menghadapi lesunya perekonomian global seperti efisiensi produksi hingga pemangkasan gaji jajaran eksekutifnya.

“PHK menjadi pilihan terakhir, sebisanya dihindari. Perusahaan bisa melakukan efisiensi dahulu, atau kalau perlu pemangkasan gaji eksekutifnya dahulu,” ujarnya.

Kalaupun harus dilakukan PHK, Hanif meminta agar Chevron, Panasonic dan Toshiba duduk bersama dalam dialog tripatrit melibatkan pengusaha, pemerintah dan serikat pekerja. Pihak perusahaan juga harus melaksanakan kewajiban pembayaran hak hak karyawan sesuai aturan dalam Undang Undang Tenaga Kerja.

“Kalau harus PHK juga hak hak pekerja dipenuhi sepenuhnya,” ujarnya.

Adanya PHK ini, Hanif menyatakan menjadi kewajiban pemerintah pula menyiapkan sejumlah program pelatihan bagi pencari kerja baru ini. Mereka nantinya ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya guna menyambut peluang kerja akan tercipta.

Namun demikian, Hanif optimis peluang kerja akan terus bermunculan di Indonesia pada masa masa mendatang. Menurutnya jumlah perusahaan yang  menutup bisnisnya tidak sebanding dengan perusahaan lainnya yang membuka investasi di Indonesia.

“Kalau bicara PHK itu seperti bicara orang mati. Pasti akan ada PHK. Tapi kan jumlah perusahaan yang keluar dan yang masuk investasi tidaklah sama. Lebih banyak perusahaan yang investasi di Indonesia,” paparnya.

Hanya saja sejumlah pekerja memang harus meningkatkan kompetensinya dalam menyambut peluang kerja dimasa mendatang. Mereka juga harus memperoleh sertifikasi profesi pengakuan balai latihan kerja di Indonesia.

“Pekerja kita sebenarnya punya kemampuan, namun tidak mengantongi sertifikasi resmi. Contohnya saja petani tembakau bisa mengetahui tembakau yang bagus. Kalau di luar negeri taster wine punya sertifikat dan gajinya besar,” paparnya.