Pemutahiran data ini kata Miran, dapat dilaksanakan dengan jemput bola, yakni mendatangi penduduk yang tidak dapat pergi Kecamatan atau Kelurahan. “Ini perlu dipikirkan, untuk khususnya ada unit yang bergerakm” terang anggota Komisi IV itu.
Sementara itu anggota DPRD Komisi II, Puji Purnawati menuturkan, program e-KTP sebenarnya bukanlah produk baru Pemkot Balikpapan. Pasalnya kata Puji, sejak tahun 2006 database Kota Balikpapan telah terintegrasi dengan database Pemerintah Pusat secara nasional.
“Tapi bukan berarti tanpa adanya perbedaan, karenanya masih diperlukan penyesuaian terutama dalam hal pemahaman terhadap tekhnologi yang dipergunakan dalam penerapan e-KTP,” ujar politisi PAN itu.
Karenanya lanjut Puji, Pemkot harus melakukan langkah konkrit dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. “Ini dimaksud sebagai upaya untuk memberikan dukungan sepenuhnya bagi terlaksananya program E-KTP secara baik dan benar,” tandasnya.
