NewsBalikpapan –
Komando Daerah Militer VI Mulawarman menanggapi santai tuntutan pemisahan NKRI disuarakan Bupati Kutai Timur Kalimantan Timur, Isran Noor. Bupati ini sempat bersuara keras menuntut otonomi khusus atau pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Itu hanya aksi emosional semata saja. Biasalah, kalau emosi bicaranya tidak terkontrol,” kata Kepala Staf Kodam Mulawarman, Brigadir Jenderal (TNI) Ludwing Pusung, Senin (19/1/2015).
Ludwing menilai para pejabat formal di Kalimantan Timur terlalu bersemangat dalam menyuarakan tuntutan otonomi khusus bagi daerah. Dia masih menyakini dalam hati terdalam mereka ini masih mencintai keberadaan NKRI.
“Dalam hatinya masih NKRI mereka ini,” paparnya.
TNI dalam persoalan tuntutan otonomi khusus, menurut Ludwing berpatokan pada politik sudah ditetapkan Negara. Dia mempersilakan Kaltim agar memperjuangkan tuntutannya sesuai prosedur konstitusi yang sudah berlaku di Indonesia.
“Kami bisa memaklumi tuntutan ini, silakan suarakan sesuai aturan berlaku,” tuturnya.
Namun demikian, Ludwing meminta agar tuntutan ini disampaikan secara damai tanpa ada unsur anarkis meresahkan masyarakat. TNI/Polri akan menindak tegas aksi otonomi khusus yang menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kalau anarkis pasti akan kami tindak,” tegasnya.
Pemprov Kaltim sudah menyuarakan tuntutan pelaksanaan otonomi khusus di wilayahnya. Mereka mengklaim tidak ada keadilan bagi Kaltim yang sudah menyumbang pendapatan sumber daya alam sebesar Rp 140 triliun per tahun bagi Negara.
Pembangunan infrastruktur Kaltim dianggap masih tertinggal dibandingkan pula dominan Indonesia yaitu Jawa dan Sumatera. Tuntutan ini sudah mendapatkan dukungan dari seluruh kota/kabupaten di Kaltim.
Bupati Kutai Timur Isran Noor tidak bisa dihubungi sehubungan pernyataan kerasnya ini pada pemerintah pusat. Dia tidak merespon kala ditelpon maupun dikirimkan pertanyaan lewat pesan singkat.
