Revrisond mengistilahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pro pada kebijakan pengerukan segala sector pertambangan. Industri pertambangan berkembang dengan cepat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Dalam karir politiknya, Revrisond mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono sempat ditunjuk sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) eranya Presiden Abdurrahman Wahid. Dia kemudian dipercaya menjadi Menko Polkam hingga terpilih jadi presiden.
“Jadi sudah pas bila saat ini arah kebijakannya pro pertambangan,” paparnya.
Revrisond mengatakan perusahaan pertambangan sudah menguasai seluruh lini pemerintahan di Indonesia. Pengaruhnya mampu mencampuri kebijakan kebijakan dikeluarkan pemerintah.
“Perusahaan ini mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Pakar ekonomi kerakyatan tersebut berpendapat perusahaan pertambangan sudah masuk dalam politik praktis. Perusahaan pertambangan diduga turut membiayai kampanye pemilihan pejabat dari tingkat pusat, legeslatif hingga kepala daerah.
“Sulitnya jadi pejabat di Kementerian ESDM, itu juga semua orang juga tahu,” katanya.
Revrisond kemudian balik bertanya tentang keberadaan elit Indonesia yang hampir seluruhnya bermain di sector pertambangan. Kemakmuran masyarakat kemudian hanya dikuasai oleh sebagian kecil golongan tertentu saja.
“Sekarang ini puncaknya rezim tambang berkuasa di Indonesia,” sesalnya.
Semestinya, lanjut Revrisond kekayaan Negara dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Semua itu hanya jadi slogan meskipun diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Indonesia.
Revrisond menyatakan perlunya adanya sosok pemimpin yang mampu melaksanakan aturan pertambangan sesuai konstitusi di Indonesia. Menurutnya Indonesia memerlukan pemimpin yang mampu mengatur sistim pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat.
