SKPD Balikpapan
Balikpapan –
Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur mengancam menindak tegas para pejabatnya yang tidak mampu maksimal menyerap anggarannya. Tindakan tegas berupa pencopotan pada jabatan fungsional pemerintah daerah.
“Akhir tahun ini kita akan lakukan evaluasi dalam penyerapan anggaran, semuanya tidak terkecuali,” kata Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, Rabu (25/9).
Sebaliknya, Rizal menyatakan akan memberikan penghargaan pada para pejabatnya yang mampu melaksanakan tugas dengan maksimal. Hadiah promosi jabatan siap menanti bagi pegawai negeri sipil berprestasi.
Sehubungan itu, Rizal meminta hingga akhir tahun 2013 ini para pejabatnya melaksanakan tugas tugasnya. Evaluasi nantinya bertepatan dengan agenda regenerasi jabatan di lingkungan Pemkot Balikpapan.
Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kota Balikpapan Tatang Sudirja membenarkan, bakal ada evaluasi diakhir tahun terhadap inerja Kepala SKPD. “INanti akan ada pinalti dan reward, tapi nanti itu (kewenangan) Wali Kota,” paparnya.
Diakuinya, salah satu penyebab minimnya penyerapan anggaran salah satunya karena kurangnya SDM PNS, imbas dari minimnya peningkatan SDM. Apalagi, kini menganut sistem berbasis anggaran, sehingga lebih teknis.
Dia mengungkapkan, di lingkungan Pemkot Balikpapan dalam setahun hanya sekali PNS mengikuti pelatihan peningkatan SDM. Pasalnya, anggaran yang terbatas hanya Rp 3 miliar per tahun, dengan jumlah PNS sekitar 6 ribu.
Dalam pembahasan APBD Perubahan Kota Balikpapan 2013, antara Badan Anggaran Leleslatif dan Eksekutif terungkap bahwa realisasi anggaran di lingkungan Sekretariat Pemkot Balikpapan per September 2013 baru mencapai 39 persen. Bahkan pada semester pertama 2013, penyerapan anggaran baru sekitar 21 persen.
“Memang penyerapan relative kecil karena dari Rp317 miliar lebih itu, terbesarnya Rp 262 miliar atau 62 persen lebih berada di Bagian Umum dan Perlengkapan,” kata Kabag Pembangunan Pemkot Balikpapan Agus Budi.
Pemkot Balikpapan mengalami silpa Rp 900 miliar pada tahun anggaran 2012 lalu. Penyebabnya karena masing-masing instansi tidak maksimal dalam pengelolaan anggarannya.
