Penyandang cacat Balikpapan
Balikpapan –
Puluhan anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Balikpapan Kalimantan Timur mendatangi kantor Pemkot dan DPRD setempat, Rabu (20/3). Mereka mempertanyakan penghapusan dana bantuan social untuk penderita cacat di Balikpapan.
“Kami ingin bertemu langsung dengan pimpinan di Balikpapan,” Wakil Ketua Pertuni Balikpapan, M Yasin.
Yasin mengatakan setiap tahun Pertuni Balikpapan selalu memperoleh dana Bansos sebesar Rp 35 juta per tahun. Dana tersebut, digunakan untuk kegiatan-kegiatan rutin, khususnya untuk pemberdayaan penyandang cacat tuna netra.
“Itu yang ingin kita tanyakan, kenapa kok tahun ini kami tidak dapat, apa alasannya. Karena alasannya kami sampai sekarang juga tidak tahu, kenapa tidak dapat, harusnya ada pemberitahuan ke kami, padahal proposal sudah kami sampaikan,” ujarnya.
Dana bansos, menurut Yasin berguna bagi para penyandang cacat tuna netra. Karena melalui dana tersebut, kemudian para penyandang cacat tuna netra bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan pijat hingga computer.
“Untuk pemberdayaan tuna netra itu sendiri, supaya mereka dapat berintegrasi dan mandiri dalam masyarakat, pemberdayaan seperti pelatihan-pelatihan pijat, yang masih sekolah kami melaksanakan kegiatan computer,” bebernya.
Diakuinya, selama ini perhatian DPRD maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dirasakan sangat kurang, baik dari segi anggaran maupun kebijakkkan. Khususnya menghormati hak-hak kaum disabilitas (penyandang cacat) seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011.
“Itulah persoalannya, hak-hak penyandang disabilitas disini kurang, harusnya kita punya hak yang sama dengan masyarakat yang lain, harusnya DPRD mendorong bagaimana membuat perda untuk menghormati hak-hak kami, sehingga kami tidak seperti ini, karena pada dasarnya semua sama,” pungkasnya.
Sayangnya, Wakil Walikota Balikpapan Heru Bambang sedang tidak berada ditempat, sehingga mereka tidak bisa bertemu. Mereka pun kemudian menuju Kantor DPRD, lagi-lagi mereka tak bertemu satu pun anggota DPRD, karena anggota Komisi IV sedang melakukan konsultasi di Jakarta.
