Data Tempo, kejaksaan mulai menyelidiki kasus PON Kalimantan Timur sejak bulan Juni 2009 silam dengan memeriksa sejumlah saksi saksi. Jaksa sempat optimis meningkatkan statusnya jadi penyidikan serta meminta Badan Pengawas Keuangan Pembangunan untuk melakukan audit investigasi penggunaan anggarannya.
Sukamto mengatakan perlu ada kepastian hukum sehubungan penanganan kasus PON ini. Dia berpendapat kejaksaan musti menentukan apakah meneruskan atau menutup kasusnya.
“Karena sudah terlalu lama, kalau memang tidak ada pelanggaran hukum, sebaiknya kita tutup saja dan menfokuskan kasus lain,” ujarnya.
Kejaksaan akan mempelajari kembali proses penanganan kasusnya di Seksi Tipikor Kejari Balikpapan. Sejumlah saksi saksi kembali diperiksa untuk menentukan kelangsungan penanganan kasusnya.
Sukamto menargetkan pada Januari ini sudah diputuskan kelangsungan penyidikan kasus PON Kalimantan Timur. Jaksa akan menentukan apakah ada atau tidak dugaan pelanggaran korupsi dalam kasus ini.
“Semoga, bulan ini sudah bisa kami tentukan kasusnya,” paparnya.
Kasus PON melibatkan sejumlah saksi saksi yang kini menjadi pimpinan di Pemerintah Balikpapan. Bekas Ketua Sub Pengurus Besar PON Kalimantan Timur, Rizal Effendy saat ini menjabat Wali Kota Balikpapan yang berdampingan dengan Heru Bambang, bekas Sekretaris Daerah setempat.
Namun kejaksaan baru bisa menjangkau pemeriksaan saksi Wakil Koordinator Sub PB PON Balikpapan, Rendra, Ketua II Panpel Cabor Angkat Besi dan Binaraga, Boni Setiaji dan Ketua Panitia Pengadaan Pemerintah Kota Balikpapan, Freddy Nilwan. Kejaksaan belum menyentuh para elit pimpinan Sub PB PON di Balikpapan.
Jaksa Balikpapan menyelidiki anggaran panitia pertandingan cabor binaraga dan angkat besi sebesar Rp 2,8 miliar. Jaksa menemukan dugaan anggaran yang diduga sengaja digelembungkan, seperti sewa rumah, peralatan pertandingan hingga konsumsi panpel.
