Listrik Perbatasan Hidup Enam Jam

NewsBalikpapan –

Masyarakat pedalaman Kalimantan Timur (Kaltim) menikmati listrik selama enam jam per harinya. Energi listrik baru bisa dinikmati memasuki sore hari hingga tengah malam nanti.

“Kami menikmati listrik pada malam hari selama enam jam. Sisanya listrik akan padam terus menerus,” kata Ketua DPRD Mahakam Ulu Kaltim Novita Bunga, Selasa (22/10/2019).

Novita mengatakan, persoalan elektrifikasi menjadi momok masyarakat Mahakam Ulu hingga sekarang. Persentase pencapaian elektrifikasinya hanya mencapai 40 persen total jumlah masyarakat.

“Penggiliran aliran listrik terjadi di Long Apari, Long Pahangai, Long Hubung, dan Laham. Akhirnya warga berswadaya membangun jaringan listriknya sendiri,”  paparnya.

Aliran listrik tanpa terputus, sambung Novita hanya bisa dinikmati warga berdomisili di Long Bagun jadi ibu kota kabupaten. Meskipun begitu, sambungan listriknya pasti terputus hari Sabtu dan Minggu.

“Meskipun juga byar pet, listrik Long Bagun dinikmati siang dan malam. Kemudian padam hari Sabtu dan Minggu,” ungkapnya.

“Padahal saat itu mayoritas warga Mahakam Ulu beribah ke gereja,” imbuhnya.

Sehubungan itu, Novita mempertanyakan komitmen Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan layanan publik. Sebabnya dalam banyak kesempatan, menurutnya, PLN berjanji menggenjot elektrifikasi Mahakam Ulu.

“Mereka pernah berjanji meningkatkan elektrifikasi Mahakam Ulu 100 persen di tahun 2019 ini. Namun hingga sekarang ini pemadaman listrik kian parah,” keluhnya.

Padahal, Pemkab Mahakam Ulu berkomitmen membantu PLN dalam memberikan layanan listrik masyarakat. Pemerintah daerah mempermudah pengurusan izin, pembebasan lahan hingga investasi pembangkit listrik ramah lingkungan.

“Sejujurnya, kami tidak tahu masalahnya apa PLN di sini. Kami siap membantu mereka agar masyarakat disini pun menikmati listrik seperti kota/kabupaten lain di Indonesia,” tegasnya.

Novita mengkhawatirkan keterbatasan listrik Mahakam Ulu menganggu kemajuan sumber daya manusia (SDM) masyarakat. Saat sekarang saja sudah terganggu jalannya pemerintahan dan roda perekonomian.

“Kami terkadang tidak bisa mencetak surat surat hingga mengirim email. Bahkan terkadang telpon pun tidak bisa bila pemadaman listrik berlangsung lama,” papar Novita.

Dalam seminggu ini, DPRD Mahakam Ulu berniat memanggil kembali PLN atas persoalan klasik pemadaman listrik. Gangguan listrik kian parah memasuki penghujung tahun ini.

 “PLN akan dipanggil lagi, karena pemadaman listrik kian parah,” tegasnya.

Penggiat kebijakan publik Samarinda bahkan menuding PLN pilih kasih distribusi listrik pelanggan. Prioritas listrik mementingkan kepentingan sektor industri dibanding publik.

“Lebih banyak untuk kepentingan industri di Kaltim,” keluh Koordinator Pokja 30 Samarind Buyung Marajo.

Buyung mengatakan, klaim elektrifikasi PLN hanya sebatas diatas kertas. PLN kerap menyebut persentasi elektrifikasi Kaltimra menyentuh 99 persen.

Faktanya keterbatasan listrik masih dialami  mayoritas kota/kabupaten Kaltim.

“Jaringan listrik memadai hanya dinikmati Samarinda dan Balikpapan saja. Kota/kabupaten lain di Kaltim masih memprihatinkan,” ungkap Buyung.

Buyung mencontohkan persoalan listrik dialami sebagian desa pedalaman Kutai Kartanegara (Kukar). Ironisnya, letak geografis Kukar

berimpitan langsung diantara Samarinda dan Balikpapan.

“Elektrifikasi Kukar diperkirakan mencapai 80 persen dengan kondisi byar pet,” ungkapnya.

Selama bertahun tahun, PLN dianggap memprioritaskan layanan sektor industri dibandingkan kepentingan publik. Semisal pembangunan pelbagai power plan guna menyokong kebutuhan energi sektor industri di Samarinda dan Balikpapan.

“Pembangunan PLTU Tanjung Batu di Kukar malah untuk mensuplai kebutuhan energi industri di Balikpapan,” sesal Buyung.

Buyung menyatakan, PLN melupakan fungsi perusahaan BUMN yang berpihak kepentingan publik.  Strategi bisnis PLN semestinya tidak mengorbankan kewajibannya bagi rakyat Indonesia.

“Listrik sangat penting demi kemajuan masyarakat. Sebagai perusahaan negara memungkinkan mereka melakukan terobosan demi kepentingan masyarakat luas,” ujar Buyung. Sri Wibisono

Sedangkan PLN PLN Kalimantan Timur Utara (Kaltimra) mengklaim, elektrifikasi Kaltim sudah maksimal menyentuh angka 100 persen. Sedikit kendala tersisa masih terjadi di Mahakam Ulu perbatasan jiran Malaysia.

“Sudah hampir 100 persen elektrifikasi Kaltim,” kata Kepala Humas PLN Kaltimra Zulkarnaen.

Pembangunan jaringan listrik Mahakam Ulu masih menjadi pekerjaan rumah. PLN Kaltimra terbentur terjalnya topografi Mahakam Ulu berkarakter perbukitan, sungai, dan hutan liar Kalimantan.

Saat ini, PLN konsentrasi pembangunan jaringan Sistem Interkoneksi Mahakam Barito 1.600 MW menghubungkan Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Kaltara. PLN membangun infrastruktur jaringan di Kutai Timur, Berau, dan Tarakan (Kaltara).

“Perencananannya sudah tersambung sistem besar Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Kaltara pada 2022 nanti. Kalbar juga segera menyusul,” papar Zulkarnaen.

Setelah itu, PLN baru mengupayakan pembangunan infrastruktur jaringan Mahakam Ulu. Jaringan listrik kota ini akan disambungkan dengan Sistem Interkoneksi Mahakam Barito.

Sistem besar menjangkau remote area seperti diantaranya Mahakam Ulu masih mengandalkan PLTD berdaya 5 MW.

“Mahakam Ulu memang belum ada perencanaan, nanti setelah terkoneksi jaringan Kaltara dengan Sistem Mahakam Barito,” tutur Zulkarnaen.

Namun, PLN malah dituding pilih kasih distribusi listrik pelanggan. Prioritas listrik mementingkan kepentingan sektor industri dibanding publik.

“Lebih banyak untuk kepentingan industri di Kaltim,” keluh Koordinator Pokja 30 Samarind, Buyung Marajo.

Buyung mengatakan, klaim elektrifikasi PLN hanya sebatas diatas kertas. PLN kerap menyebut persentasi elektrifikasi Kaltimra menyentuh 99 persen.

Faktanya keterbatasan listrik masih dialami  mayoritas kota/kabupaten Kaltim.

“Jaringan listrik memadai hanya dinikmati Samarinda dan Balikpapan saja. Kota/kabupaten lain di Kaltim masih memprihatinkan,” ungkap Buyung.

Buyung mencontohkan persoalan listrik dialami sebagian desa pedalaman Kutai Kartanegara (Kukar). Ironisnya, letak geografis Kukar

berimpitan langsung diantara Samarinda dan Balikpapan.

“Elektrifikasi Kukar diperkirakan mencapai 80 persen dengan kondisi byar pet,” ungkapnya.

Selama bertahun tahun, PLN dianggap memprioritaskan layanan sektor industri dibandingkan kepentingan publik. Semisal pembangunan pelbagai power plan guna menyokong kebutuhan energi sektor industri di Samarinda dan Balikpapan.

“Pembangunan PLTU Tanjung Batu di Kukar malah untuk mensuplai kebutuhan energi industri di Balikpapan,” sesal Buyung.

Buyung menyatakan, PLN melupakan fungsi perusahaan BUMN yang berpihak kepentingan publik.  Strategi bisnis PLN semestinya tidak mengorbankan kewajibannya bagi rakyat Indonesia.

“Listrik sangat penting demi kemajuan masyarakat. Sebagai perusahaan negara memungkinkan mereka melakukan terobosan demi kepentingan masyarakat luas,” ujar Buyung.