Infrastruktur Listrik Ibu Kota Masih Minim

NewsBalikpapan –

Infrastruktur jaringan listrik lokasi ibu kota di Sepaku Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) masih minim. Persoalan elektrifikasi ironisnya terjadi di Mentawir Sepaku yang menjadi area inti pemerintahan.

 “Persoalan infrastruktur listrik di Mentawir yang belum maksimal,” kata Plt Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) PPU Yunita Liliyana D, Selasa (15/10/2019).

Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan lokasi ibu kota diantara dua daerah; Sepaku PPU dan Samboja Kutai Kartanegara (Kukar). Kecamatan Sepaku bahkan direncanakan menjadi lokasi inti negara; istana negara, instansi kementerian, BUMN, dan kantor diplomat negara sahabat.

Persoalannya, PPU masih terkendala minimnya elektrifikasi wilayah berbatasan dengan Kukar. Sementara ini, jaringan listrik baru dinikmati warga perkotaan PPU tersebar Kecamatan Penajam, Waru, dan Babulu.

“Tiga kecamatan PPU yang memadai jaringan listrik; Penajam, Waru dan Babulu. Sedangkan Sepaku mayoritas belum maksimal jaringan listriknya,” ungkap Nita.

Kecamatan Sepaku termasuk remote area bagi Kabupaten PPU. Konsentrasi sebaran penduduknya kian memperlebar senjang elektrifikasi penduduk kota dan pedesaan.

“Sebaran penduduk menjadi masalah dalam pembangunan infrastruktur Sepaku. Meskipun begitu percepatan pembangunan harus dilakukan disini,” ujar Nita.

Sehubungan itu, pemerintah daerah pun mendorong pembangunan perekonomian kecamatan berpenghuni 31 ribu jiwa. Kabupaten PPU sudah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur jalan sebesar Rp 15 miliar per tahun.

 “Setiap tahun ada anggaran Rp 15 miliar sehingga 40 persen infrastruktur jalan sudah terbangun. Sehingga tetap membutuhkan pembangunan percepatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” papar Nita.

Adanya infrastruktur jalan diharap kian memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat Sepaku. Demikian pula pembangunan jaringan listrik berbarengan infrastruktur jalan.

“Kalau infrastruktur jaringan listrik menjadi urusan PLN. Kami menyediakan akses jalan saja,” ungkap Nita.

Pemkab PPU mengusulkan pembangunan jaringan listrik di sejumlah titik di Sepaku. Usulan disampaikan pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Kalimantan Timur Utara (Kaltimra).

Sementara itu, PLN Kaltimra mengklaim, mayoritas masyarakat di kota/kabupaten Kaltim sudah menikmati aliran jaringan listrik memadai. Persentasi elektrifikasi provinsi ini bahkan hampir mencapai 100 persen.

Persoalan jaringan listrik diakui masih terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang berbatasan dengan negeri jiran Malaysia.

“Sudah hampir 100 persen elektrifikasi Kaltim, termasuk pula Penajam,” kata Kepala Humas PLN Kaltimra Zulkarnaen.

Hingga saat ini, Zulkarnaen mengakui, pembangunan jaringan listrik di Mahakam Ulu masih menjadi pekerjaan rumah. PLN Kaltimra terbentur terjalnya menembus topografi Mahakam Ulu berkarakter perbukitan, sungai dan hutan liar Kalimantan.

Meskipun begitu, PLN sudah membangun jaringan terisolasi yang khusus diperuntukan warga Mahakam Ulu. Jaringan listrik pedalaman ini belum tergabung jaringan besar Sistem Interkoneksi Mahakam Barito berdaya 1.600 MW meliputi; Kaltim, Kalsel dan Kalteng.

 “Sehingga area disini mempergunakan jaringan listrik terisolasi sendiri, belumt tersambung dengan jaringan Sistem Mahakam Barito,” ungkap Zulkarnaen.

Sedangkan kota/kabupaten lain di Kaltim, lanjut Zulkarnaen dipastikan tersambung Sistem Mahakam Barito. Termasuk diantaranya PPU yang sebagian wilayahnya menjadi ibu kota negara.

Apalagi dalam waktu dekat ini, PLN berencana menambah daya listrik Sistem Mahakam Barito lewat aktifikasi pembangkit listrik di Bontang. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ini mampu memproduksi 2 x 200 MW daya listrik.

“Sehingga daya listrik Sistem Mahakam Barito pun melonjak menjadi 2 ribu MW. Surplus daya listrik Kaltim meningkat menjadi 700 MW,” tutur Zulkarnaen.

Sedangkan area khusus ibu kota nantinya memperoleh perlakuan khusus. PLN Kaltimra akan membangun jaringan listrik bawah tanah berkapasitas daya 1.500 MW.

Sistem ibu kota terisolasi diluar jaringan Sistem Mahakam Barito.

“Ibu kota negara mengusung konsep green city dan kualitas listriknya juga harus zero down time. Untuk itu butuh tambahan daya listrik baru sebesar 1.500 MW,” tuturnya.

Sementara ini, PLN masih menunggu lampu hijau Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang lokasi persisnya ibu kota. Rencana kelistrikan ini nantinya disinerjikan dengan masterplan pembangunan ditetapkan pemerintah.

“Berisi tentang kebutuhan daya, pembangkit dan lainnya. Kalau sudah ada kepastian akan disesuaikan dengan perencanaan Bappenas,” papar Zulkarnaen.