Jokowi Minta Bupati Penajam Sopiri Ke Ibu Kota

NewsBalikpapan –

Presiden RI Joko Widodo meminta apabila dirinya berkunjung ke Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melihat lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), meminta Bupati Penajam Paser Utara sebagai sopirnya.

Menanggapai hal ini, Bupati Abdul Gafur Mas’ud menyatakan siap menyopiri presiden RI saat melakukan kunjungan ke daerahnya.

Dibeberkannya, selama ini dirinya kerap membawa mobil sendiri mengujungi wilayah – wilayah pelosok di Penajam Paser Utara tanpa pengawalan dan kesempatan bagi dirinya untuk menunjukan lokasi – lokasi perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat apabila presiden nanti datang dan dirinya bertindak sebagai sopirnya.

“Daerah – daerah yang akan dilewati saya dengan pak presiden nanti adalah jalan – jalan daerah Sepaku saja, tidak mungkin kan saya ajak rally walaupun saya memang pembalap rally juga kan,”ujarnya.

Terkait persiapan, terangnya, tidak terlalu banyak, sebab dirinya sudah biasa membawa mobil dinas Bupati PPU yakni Toyota Land Cruiser V8 untuk merasakan jalan – jalan agar lebih dekat apalagi Presiden RI Joko Widodo mengiyakan kalau dia datang minta disopirin.

 “Kemarin saya baru pulang dari Sepaku, Alhamdulillah jalan kita dari Bukit Bangkirai masuk ke Penajam Paser Utara ada peningkatan yang cukup baik, tetapi ketika berada di depan Kantor Koramil Sepaku masih banyak jalan rusak,” katanya.

Kondisi serupa, lanjutnya, juga terdapat dibeberapa desa bagian dalam bahkan dirinya sempat masuk di kawasan perbatasan wilayah antara PPU dengan Kutai Kartanegara yang baru saja ditetapkan tapal batas wilayahnya setelah 17 tahun tidak pernah selesai, ternyata di wilayah itu masih blank spot tidak ada sinyal komunikasi.

Oleh karena itu, jelas AGM, dirinya meminta pembangunan insfrastruktur kepada presiden karena PPU hanya memiliki 54 desa dan kelurahan, kalau presiden mengintruksikan kepada Kemenenterian Pekarajaan Umum dalam satu hingga dua tahun PPU tidak ada lagi jalan rusak, namun kalau bisa jangan jalannya saja yang bagus tetapi juga harus terang, sebagai IKN baru.

“Sedangkan daerah penyangga yakni Kota Balikpapan meminta anggaran besar hingga puluhan miliar, kita hanya meminta pak presiden datang, karena saya ingin IKN seluas 60 ribu hektar nanti termasuk PPU sudah memiliki fasilitas modern seperti kendaraan bisa terbang jadi era kemodern di IKN betul betul terlihat bukan hanya di Indonesia tapi dimata dunia,”katanya.

Terkait dengan permintaan agar PPU memiliki kantor Syahbandar sendiri dalam kepelabuhan, AGM menjelaskan, keberadaan kantor itu sangat penting bagi kemamjuan ekonimi kabupaten Penajam Paser Utara. Dan harus ada karena PPU merupakan wilayah IKN nantinya tidak mungkin berada di Balikpapan.

“Kelak kantor Syambandar itu berada di pelabuhan Kawasan Industri Buluminung, agar batas – batas laut harus jelas jangan hanya batas daratnya saja. Hal ini agar Pendapatan Asli Daerah meningkat, sekerang PAD kami hanya Rp45 miliar saja, namun dengan keberadaan kantor Syambandar tersebut tidak perlu lagi membongkar hasil produksi daerah seperti sawit dan minyak mentah dan gas di Kota Balikpapan tentunya kondisi itu bisa meningkatkan PAD kita karena PPU daerah penghasil,”katanya.

Selain kantor Syambandar, jelasnya, peningkatan pertanian juga perlu mendapatkan perhatian contohnya, di Kabupaten Merauke Provinsi Papua hanya 800 Hektar lahan pertaniannya tapi mampu surplus 200 ribu ton, sementara di PPU yang memiliki lahan seluas 80 ribu hingga 20 ribu hektar mana pendapatannya tidak adakan.