Revrisond : Saat Ini Rezim Tambang
27 February 2012
IUP Batu Bara Kaltim Berpotensi Tambah 500 Izin
27 February 2012

Keuntungan Perusahaan Tambang Terlalu Besar

Balikpapan – Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo menyatakan keuntungan perusahaan tambang batu bara terlalu besar di Indonesia yaitu berkisar 66 persen dari total produksinya. Sisa keuntungan sebesar 34 persen yang kemudian terserap untuk untuk kas Negara. “Keuntungan perusahaan kontraktor batu bara memang terlalu besar, beda halnya dengan industry minyak dan gas yang mampu memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat,” paparnya saat Seminar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Balikpapan, Sabtu (25/2).

Widjajono mengatakan kondisi ini yang kemudian menyebabkan terjadi pertumbuhan yang pesat dalam industry pertambangan di Indonesia. Sejumlah perusahaan nasional serta internasional menanamkan modalnya dalam sector pertambangan batu bara Indonesia.

Keuntungan produksi yang tinggi, kata Widjajono juga membuat banyak ditemukan orang Indonesia memiliki kekayaan fantastis. Dari sejumlah orang terkaya di Indonesia, menurutnya hampir seluruhnya bergerak di sector pertambangan batu bara.

“Coba saja lihat dalam daftar orang terkaya di Indonesia di release Majalah Forbes, hampir seluruhnya dari sector pertambangan,” paparnya.

Widjajono menilai perlu adanya revisi soal pembagian keuntungan sector pertambangan batu bara antara pemerintah dan perusahaan kontraktor. Kementerian ESDM sedang melakukan perumusan pembagian keuntungan sector pertambangan batu bara antara perusahaan dan Negara.

Disamping itu, Kementerian ESDM juga merumuskan aturan pengawasan yang lebih ketat sehubungan perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dan Izin Usaha Pertambangan.Widjajono mengatakan banyak perusahaan yang tidak melaksanakan sistim pertambangan ideal yang memberikan keuntungan Negara, perusahaan, lingkungan dan masyarakat sekitar.

Carut marut pertambangan bata bara di Indonesia sebagai akibat pemberlakuan Undang Undang Otonomi Daerah yang memberikan ruang pada pemda dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Widjajono menyatakan perlu waktu yang lama untuk perbaikan pengelolaan pertambangan sesuai aturan berlaku.

“Dalam sistim disentralisasi memang tidak bisa dengan cepat melakukan perbaikan, ini juga jadi kelemahan sistim ini,” ujarnya. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *