Kaltim Gelontorkan Rp 386 M Demi Pemekaran Daerah

Dana sebesar itu, kata Awang dipergunakan sebagai dana operasional pemisahan dua daerah pemekaran dari daerah induknya masing masing. Provinsi Kaltim mengalokasikan dana sebesar Rp 300 miliar sedangkan sisanya adalah daerah bersangkutan itu sendiri.

“Jadi 250 miliar untuk dana operasional dan 50 miliar untuk biaya pemilukada,” ujarnya.

Sedangkan Rp 86 miliar sendiri berasal dari Kabupaten Bulungan yang akan mengucurkan sebesar Rp 50 miliar, Malinau dan Tarakan akan mengucurkan dana sebesar Rp 36 miliar.

Saat ini kata Awang, sedang dipersiapkan infrastrukturnya. Begitu pun untuk Pemilihan Gubernur Kaltara, telah diusulkan KPU Daerah Kaltim yakni tahun 2013. “Itu idenya KPU, tahun 2014 segera diggelar pemilihan gubernur,” ungkapnya.

Dijelaskan Awang, setelah dibentuk akan ditunjuk Pelaksana Tugas Gubernur termasuk anggota DPRD Provinsinya. “Jadi semua infrastrukturnya memang sedang disiapkan, termasuk kepala daerah dan anggota DPRD nya,” imbuhnya.

Awang mengakui, berdirinya Kaltara akan semakin membuat wilayah paling utara di Pulau Kalimantan khususnya perbatasan akan semakin maju. “Ini juga bagian dari pemerataan pembangunan dikawasan perbatasan dan peningkatan pelayanan serta kesejahteraan rakyat Kaltara,” sebutnya.

Hanya saja sebagai daerah baru APBD Provinsi Kaltara sendiri diprediksi hanya sekitar Rp2 triliun. Hal itu bisa diukur dari APBD lima daerah yang bergabung membentuk Kaltara yang rata-rata masih dibawah Rp 1,5 triliun. Dimana tahun 2009 lalu APBD Malinau Rp1,551 triliun, Bulungan Rp1,639 triliun, Nunukan Rp1,206, Tarakan Rp1,382

triliun dan Tana Tidung Rp497 miliar.

Dosen Ekonomi Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi, mengatakan tidak mudah memaksimalkan potensi ekonomi dan keuangan Kaltara. Dicontohkan, awal terbentuknya Yogyakarta menjadi provinsi juga memiliki skema APBD sekitar Rp 2 triliun. Hanya saja, setelah berjalannya proses itu maka terjadi peningkatan APBD.

Bahkan, untuk melakukan peningkatan 5 persen pertumbuhan ekonomi daerah di Kaltim memerlukan nilai investasi sebesasr Rp 92 triliun. Hal itu menjadi bukti atas sulitnya pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah yang memiliki tantangan geografis luar biasa seperti Kaltim, sehingga pemekaran daerah menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan fundamental di daerah yang terisolir dan tertinggal sarana dan prasarananya.