Infrastruktur Perbatasan Kaltim Amburadul

Balikpapan –

Infrastruktur jalan dan jembatan perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan Timur rusak parah dan bahkan belum tersentuh pembangunan. Wilayah perbatasan tersebut terdapat di wilayah Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung dan Kutai Barat.

“Jadi dari pengamatan dan pengalaman saya mengunjungi daerah-daerah khusus di Kaltim, terpencil, pedalaman dan perbatasan memang masih banyak kecamatan-kecamatan yang belum bisa diakses oleh jalan darat, jadi untuk mencapainya kita harus menggunakan angkutan sungai dan angkutan udara,” kata anggota Komisi V DPR RI Hetifah Sjarifudian, Selasa (23/4).

Sejumlah jalan nasional maupun jalan provinsi masih banyak belum yang tersambung. Kondisi itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan antar wilayah pun, harus ditempuh menggunakan angkutan udara maupun angkutan sungai, karena tidak bisa memalui jalur darat.

Kondisi itu kata dia, membuat masyarakat yang berada di pedalaman maupun perbatasan tersebut, seperti terisolasi. Apalagi, dana subsidi untuk transportasi sempat terhambat. “Akhirnya hak mobilitas masyarakat pedalaman itu terhambat, karena memang banyak jalan yang belum tersambung, sedangkan dana subsidi untuk transportasi juga sempat terhambat,” ucapnya.

Hetifah mengatakan sejak tahun 2012 alokasi untuk infrastruktur di Kaltim cukup besar dan meningkat dari tahun sebelumnya, yang mencapai ratusan miliar, seperti membangun jalan tembus diperbatasan dari Kutai Barat (Kubar) hingga ke Kalimantan Utara (Kaltara).

“Bahkan dianggarkan sampai ratusan miliar, tapi sifatnya memang masih paket-paket, sepotong-sepotong, yang harus dipastikan anggaran untuk perbatasan ditahun-tahun berikutnya masih bisa dialokasikan, sehingga pembangunan bisa terus dilakukan,” imbuhnya.

Meski telah dianggarkan ratusan miliar, namun diakui Hetifah, jumlah itu masih kurang karena membutuhkan hingga puluhan triliun untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di Kaltim yang wilayahnya memang sangat luas sekali.

“Tahun 2013 alokasi anggaran dari APBN itu mencapai Rp 2,3 triliunan, mungkin nanti ditambah lagi dari APBN Perubahan, belum lagi dari Provinsi Kaltim, sebenarnya cukup besar sekali, tapi ya itu selalu saja kurang karena memang wilayahnya yang sangat luas,” pungkasnya.