Komisi IV yang membidangi masalah sosail, agama dan pendidikan ini masih akan melakukan kordinasi dengan pemkot sehubungan dengan data-data panti-panti kebugaran dan pijat yang kian subur berdiri di Kota Balikpapan.
“Memang kita belum memiliki data berapa sih jumlah usaha di sector ini. Baik yang berijin amupun tidak berijin. Kita fokus pada praktek dilapangan usaha pijat dan kebugaran ini,” terangnya.
Pengecekan di lapangan kata Damuri untuk membuktikan kebenaran dari laporan yang disampaikan sejumlah warga kepada DPRD. Laporan itu disampaikan satu bulan lalu dan sekecil apapun laporan itu kata Damuri tetap akan ditindaklanjuti.
“Sekecil apapun itu harus kita sikapi dan jangan sampai itu terjadi. Kalau nanti benar apa yang dilaporkan dengan temuan di lapangan tentu perlu dilakukan penindakan segera,”
jelasnya.
Apalagi kata Damuri usaha panti kebugaran dan panti pijat ini kemungkinan juga memperkerjakan pagawai dibawah umur atau anak-anak.“Jelas ini menyalahi UU harus ditindak, tidak bisa dibiarkan,” tukasnya.
