“Memang bedanya system informasi Managemen PBB versi UGM ini tidak dapat online ke pusat tapi system ini merupakan cikal bakal yang digunakan oleh pusat. Dari sisi anggaran juga lebih murah ketimbang model pusat,” kata Sekretaris Dispenda Balikpapan Jhoni.
Menurutnya, system informasi managemen PBB UGM ini sudah diterapkan dibeberapa daerah seperti Bali. Selain itu pemerintah pusat juga tidak melarang penggunaan system versi UGM tersebut. “Pusat memperbolehkan kita gunakan siste versi UGM,” terangnya.
Selain mempersiapkan perangkat system, Dispenda juga menyiapkan tenaga petugas yang kini tengah di sekolahkan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) dan Universitas Diponogoro (Undip).
“Ada 5 orang yang kita sekolah kan setingkat Diploma I untuk bidang penilain obyek di STAN, kemudian enam orang di Undip meraka, nantinya juga untuk menilai obyek PBB,” sebutnya.
Sementara mengenai alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan ini, dari badan Kepegawaian daerah (BKD) kota Balikpapan. Sedangakan untuk proses pendataan PBB, Dispenda akan melibatkan seluruh Ketua RT.
sehingga tidak adanya terjadi tumpang tindih PBB dan berimbas pada penambahan objek pajak yang saat ini mencapai 170 ribu wajib pajak PBB. Pada tahun 2012 mendatang ditargetkan peningkatan perolehan PBB ditargetkan dari Rp48 miliar menjadi Rp 54 milar
