“Meskipun sebenarnya kami dianggap layak untuk melakukan pinjaman oleh lembaga rating, tapi kita tidak akan terburu-buru,” Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Suryanto , Selasa (3/1).
Menurut Suryanto, dana pinjaman tersebut direncanakan akan digunakan untuk membiayai proyek yang tingkat pengembalian modalnya cepat. Namun pengalaman pengeluaran obligasi oleh DKI Jakarta akan dijadikan pembelajaran sebelum mengambil langkah melakukan peminjaman dana tersebut.
“Sehingga kita tidak ingin membebani APBD Kota dalam membayar kewajiban hutang setiap tahunnya, kita sudah memiliki pengalaman sebelumnya,” ucapnyanya.
Disebutkannya, sektor yang menarik untuk dikembangkan adalah air minum yang diproduksi oleh PDAM. PDAM kata Suryanto, perlu melakukan pinjaman guna meningkatkan layanan kepada masyarakat.
“Setidaknya PDAM juga bisa meningkatkan mutu air sehingga bisa menjadi air layak minum ketika disalurkan kepada pelanggan, selain untuk peningkatan luas jangkauan pelanggan,” imbuhnya.
Kebutuhan investasi untuk meningkatkan baku mutu air PDAM diakui Suryanto memerlukan dana yang cukup besar karena harus meningkatkan kualitas baku air yang ada saat ini. Selain itu, jaringan PDAM juga perlu untuk direvitalisasi karena akan mempengaruhi kualitas air selama proses distribusi berlangsung.
Sementara itu, Wakil Walikota Balikpapan Heru Bambang menyebutkan menyebutkan Balikpapan membutuhkan dana penjaman dari pihak ketiga, karena sumber pendapatan melalui PAD tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk membiayai proyek karena akan semakin membebankan masyarakat.
Karena itu Pemkot Balikpapan mencari pinjaman kepada kreditur dengan tingkat suku bunga yang rendah sehingga bisa menjadi opsi pembiayaan beberapa proyek yang sering terkendala dana.
