Abetnego Tarigan selama ini dikenal sebagai aktivis Sawit Watch, lembaga swadaya masyarakat yang mengkhususkan diri pada pengawasan perkebunan kelapa sawit dengan segala dampaknya. Sawit Watch juga mendampingi masyarakat yang menjadi korban dampak pengadaan atau perluasan perkebunan kelapa sawit yang memang begitu massif tahun-tahun terakhir ini di Indonesia.
Dalam kampanye saat menjadi kandidat, Tarigan diantaranya menyoroti hal pengkaderan aktivis lingkungan hidup. “Saya akan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas aktivis melalui pendidikan, pelibatan, dan pertukaran,” paparnya.
Tarigan sendiri menjalani dan matang dalam apa yang disebutkannya itu. Ia banyak mendapat pengalaman dalam berbagai acara di Malaysia, Filipina, dan beberapa negara Eropa.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia berdiri tahun 1980. Ini adalah wahana, wadah, yang didirikan oleh organisasi-organisasi non pemerintah (ornop, yang kemudian sekarang disebut lembaga swadaya masyarakat atau LSM). Kebanyakan ornop saat itu bergerak di bidang lingkungan hidup.
Terlepas dari Walhi sekarang yang menjadi kelompok penekan dan biasa berseberangan dengan pemerintah, dalam sejarahnya upaya pendirian Walhi banyak difasilitasi pemerintah, yaitu Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim. Cita-cita Emil agar masyarakat bisa mandiri .
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Sebelum pemilihan eksekutif nasional (eknas, atau EN), digelar sidang laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional (DN) periode 2008-2012. Pertanggungjawaban Berry Nahdian Furqan sebagai Direktur Walhi banyak mendapat sorotan dan kemudian hampir saja mengalami penolakan.
Menurut Ubus dari Kompas Borneo Banjarmasin, Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional kebanyakan menggelar program yang tidak pernah menyentuh kepentingan anggota dan kampanye persoalan lingkungan dan hak asasi manusia yang mengendur daripada periode sebelumnya.
Berry membantah dengan berargumen bahwa wilayah kerja Ekeskutif Nasional seperti dirinya dan Eksekutif Daerah (direktur Walhi Kaltim, misalnya) sangat jelas. “Kita harus meletakan semua hal sesuai dengan porsinya. Jika yang terjadi di Mesuji, Ambon, NTB, dan berbagai daerah lain harus diurusi oleh Eksekutif Nasional, untuk apa ada Eksekutif Daerah di 27 Provinisi?” tanya Berry.
Perdebatan mengenai LPJ ini berakhir pukul 23.47. Pertanggungjawaban pengurus periode 2008-2012 ini diterima walau tidak dengan suara bulat.
