Politisi Gerindra Kritik Pemberlakuan B30

NewsBalikpapan –

Politisi Partai Gerindra yang juga Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo mengkritisi rencana pemberlakuan biodiesel 30 persen untuk bahan bakar (B30) oleh pemerintah.

“Saya sangat prihatin atas kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan BBM B30 dengan dalih substitusi impor yang menurut saya ini tipu muslihat dan tidak mendasar,” ucapnya, Rabu (17/7).

Dia berpendapat, dampak multiplyer effect kenaikan biodiesel di atas 10 persen berakibat fatal terhadap peralatan industri dan transportasi. Seperti merusak mesin, ruang bakar kotor, saringan dan injektor cepat rusak, mesin panas dan lainnya sehingga akan berpengaruh terhadap ekonomi secara keseluruhan.

Dan saat ini, sambung dia, telah diberlakukan BBM B20. “Ini adalah yang pertama di dunia karena semua negara di dunia hanya menggunakan B5, B7 sampai dengan B10, seperti misal Kanada, Malaysia, Argentina, Australia dan lain-lain,” tuturnya memberi pandangan.

Sedangkan subtitusi impor yang dikatakan berpengaruh besar, lanjut dia menerangkan, kenyataannya sangat kecil karena solar bagian kecil dari impor migas. “Hanya 4,6 juta ton per tahun, sedangkan total migas 50,4 juta ton per tahun,” ungkapnya.

Bahkan lanjut dia berpendapat, impor migas hanya 15 persen dari impor non-migas yang mencapai 158.842 juta dolar Amerika Serikat (USD).

“Jadi subtitusi B20, B30 dan bahkan B100 pun tidak akan berdampak signifikan terhadap nilai impor tetapi malah akan menghancurkan perekonomian. Disini terlihat pemerintah berada dalam pengendalian kapitalis tanpa mementingkan masyarakat secara luas termasuk keselamatan transportasi,” kesalnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain, mandatori B30 akan berlaku pada Januari 2020. Konon kepastian pelaksanaan program mandatori campuran biodiesel 30 persen untuk bahan bakar akan disampaikan Oktober mendatang.