Balikpapan –

Pemilik ruko Cemara Rindang mengharapkan ada kejelasan kepemilikan atas tanah sengketa tersebut agar pembayaran ganti rugi bisa tepat sasaran.

Salah seorang pemilik ruko yang enggan disebutkan namanya mengatakan pihaknya mendapatkan informasi ada dua gugatan baru yang masuk atas sengketa Cemara Rindang. Dia mengharapkan agar gugatan tersebut bisa diselesaikan proses hukumnya terlebih dahulu.

Balikpapan -

DPRD Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengeluarkan kebijakan pembatasan pembangunan gedung sarang burung wallet. Pasalnya hingga kini pajak yang dihasilkan tidak sesuai harapan dan jauh dari realisasi target tahun 2011 yakni Rp 1,2 miliar.

“”Harus dibatasi, karena sekarang sudah banyak, apalagi banyak yang tidak punya ijin, sehingga PAD (pendapatan asli daerah) jauh dari target,” kata anggota Badan Anggaran dan Sekretaris Komisi III DPRD Kota Andi Achmad Mutawali.

Balikpapan -

Kementerian Pekerjaan Umum PU), mengumumkan Kota Balikpapan meraih peringkat kedua dalam Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah - Pekerjaan Umum (PKPD-PU) di bidang cipta karya, sub bidang penyelenggaraan pemukiman.

Pengumuman itu dilakukan di Kantor Kementerian PU di Jakarta Sabtu (3/12). Balikpapan meraih peringkat dua untuk kategori kota besar. “Alhamdulillah, kita meraih juara dua untuk katagori kota besar,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sri Soetantinah, Senin (5/12).

Balikpapan –

DPRD Balikpapan meminta Pemerinta Kota (Pemkot) Balikpapan segera mempercepat pembangunan fly over di Muara Rapak tahun 2013, bukan tahun 2015 seperti yang direncanakan awal.

“Kita mintalah pemkot segera bangun Fly over secepatnya. Jangan sampai terulang kejadian seperti tahun 2009 dan kemarin itu. Soal anggaran bias diajukan ke Provinsi dan Pusat,”kata anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Fatly Parkasi, Senin (5/12).

Balikpapan -

Sejak 1 Desember sudah ratusan bahkan ribuan warga Balikpapan menyerbu Kantor Catatan Sipil (capil) untuk mengurus akte kelahiran. Kantor capil pun harus menambah meja pendaftaran diluar kantor tepatnya dihalaman Capil dengan menggunakan tenda.

Hingga antrian parkir kendaraan roda dua, meluber hingga ke sisi jalan MT Haryono sepanjang 50 meter dari kantor Capil. Namun anehnya warga mengaku tidak tahu persis maksud pembuatan Akte Kelahiran tersebut.

Balikpapan -

 Tim Eksekusi Cemara Rindang dari Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, Selasa (6/12) siang, menghancurkan 1 ruko dari 76 ruko di kompleks cermara rindang. Menggunakan eksavator ruko nomor 76 dihancurkan, terkait batas akhir pengosongan yang diberikan.

Proses ekseskusi riil ini tidak mendapat perlawanan dari pihak pemilik (tergugat), karena saat penghancuran, dilakukan pengawalan ekstra ketat oleh ratusan aparat bersenjata brimob termasuk tim gegana dari Polda kaltim.

Balikpapan -

Hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus berupaya melakukan negoisasi terkait ganti rugi kompleks cemara rindang. Pasalnya eksekusi cemara rindang untuk sementara dihentikan usai Natal proses eksekusi dilanjutkan kembali.

Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, dalam masa jeda tersebut Permkot Balikpapan akan menyelesaikan proses ganti rugi. “Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini bisa dicapai kesepakatan harga” kata Rizal, Selasa (6/12).

Balikpapan –

Keinginan sejumlah Ketua Rukun Tetangga(RT) di Kota Balikpapan agar dana operasional (DO) naik tahun 2012, masih akan dipertimbangkan DPRD  Balikpapan. Pasalnya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, ditemukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) DO RT yang tidak jelas tahun 2010 lalu.

“Masih harus dipertimbangkan. Hasil temuan BPK menyebutkan rata-rata laporan pertanggungjawaban dana operasional RT tidak jelas dan banyak keganjilan,” kata Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong, dihadapan Ketua-Ketua RT di Kecamatan Balikpapan Utara dan Timur , pada masa persidangan ke III reses DPRD, Rabu (7/12) siang.

Balikpapan -

Sejumlah Ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara dan Timur meminta agar Dana Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan (DP2LK) tahun 2004 naik menjadi Rp 1 miliar, tiap Keluarahan di Kota Balikpapan.

Keinginan tersebut disampaikan pada reses Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong, Rabu (7/12) di Kompleks Bumi Nirwana. Masyarakat berharap dengan anggaran tersebut, pembangunan di tiap Kelurahan akan berjalan maksimal dan lebih menyentuh masyarakat.