Laporan RT Balikpapan tak Jelas
7 December 2011
Balikpapan Dapat Rapor Merah Dari KPK
7 December 2011

Dana Lingkungan Diminta Naik

Balikpapan - Sejumlah Ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara dan Timur meminta agar Dana Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan (DP2LK) tahun 2004 naik menjadi Rp 1 miliar, tiap Keluarahan di Kota Balikpapan. Keinginan tersebut disampaikan pada reses Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong, Rabu (7/12) di Kompleks Bumi Nirwana. Masyarakat berharap dengan anggaran tersebut, pembangunan di tiap Kelurahan akan berjalan maksimal dan lebih menyentuh masyarakat.

“Kami berharap DP2LK naik menjadi 1 miliar rupiah di tiap kelurahan,” kata Ketua LPM Gunung Samarinda Sobirin.

Menurutnya, selama ini DP2LK di Kelurahan tidak mencukupi untuk pembangunan di tiap RT. Khususnya untuk drainase dan semenisasi jalan-jalan di dalam gang, karena masih banyak jalan yang belum di semen dan masih jalan tanah.

“Dana yang ada sekarang tidak cukup, karena masih banyak jalan yang harus di semen, begitu juga di drainase, makanya kita berharap ada kenaikkan,” terangnya.

Di Kelurahan Gunung Samarinda DP2LK tahun 2011 mencapai Rp 400 juta dan dana tersebut hanya digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikkan lingkungan yang masuk skala prioritas saja.

“Di Kelurahan Gunung Samarinda ada 67 RT, tidak semua RT kebagian, karenanya perlu ada tambahan. Untuk di RT Kami dulu mendapat Rp 20 juta untuk bantuan semenisasi jalan dan drainase,” ungkapnya.

Senada, NG Prijono tokoh masyarakat Kelurahan Batu Ampar juga meminta agar dewan menganggarkan DP2LK di tiap kelurahan dinaikkan. Khususnya untuk Kelurahan Batu Ampar.

“Di Kelurahan Batu Ampar jumlah penduduk dan luas wilayahnya dua kali lipat dari kelurahan lain, seharusnya menjadi pertimbangan. Jadi kalau di daerah lain mendapat 400 juta rupiah, mungkin di Batu Ampar mendapat dua kali lipat,” sebut mantan Anggota DPRD itu.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Burhanuddin Solong mengatakan tidak bisa langsung memenuhi keinginan masyarakat tersebut. Pasalnya anggaran Rp 1 miliar tersebut cukup besara.

“Sangat sulit untuk bisa memenuhi keinginan itu, dana Rp 1 miliar tiap kelurahan itu cukup besar. Di sektor lain juga butuh anggaran yang juga besar. Selain itu juga sangat berbahaya, penggunaan dan pertanggungjawabannya,” tandasnya. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *