Balikpapan –

Rapor merah yang diterima Balikpapan, dari hasil survey yang dilakukan Komisi Pemberantasan (KPK) khususnya tata kelola pemerintah terutama soal pengurusan perijinan menjadi perhatian Walikota Balikpapan Rizal Effendi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim menyatakan Balikpapan masih lemah dalam pengurusan SIUP, sehingga menjadi penyebab gratifikasi tersebut.

“Dari segi lingkungan, keterbukaan didalam ruangan kantor SIUP, terus harus ada tariff dan waktu penyelesaian. Prosedur itu harus dilakukan,” Kepala BPKP wilayah Kaltim M Bahdin, disela-sela sosialsiasi tata pemerintahan Rabu (7/12).

Balikpapan –

Balikpapan mendapat rapor merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan hasil survey yang dilakukan KPK mengenai tata kelola pemerintah terutama soal pengurusan perijinan di daerah khususnya perijinan untuk Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) mendapat rapor merah dari KPK.

Survey yang dilakukan KPK itu meliputi tiga bidang yakni SIUP, ijin mendirikan bangunan (IMB) dan kartu tanda penduduk (KTP) yang dilakukan beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Rabu (7/12) usai membuka acara sosialsiasi tata pemerintahan yang baik yang juga dihadiri oleh BPKP Provinsi, di hotel Grand Tiga Mustika.

Balikpapan -

Sejumlah Ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara dan Timur meminta agar Dana Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan (DP2LK) tahun 2004 naik menjadi Rp 1 miliar, tiap Keluarahan di Kota Balikpapan.

Keinginan tersebut disampaikan pada reses Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong, Rabu (7/12) di Kompleks Bumi Nirwana. Masyarakat berharap dengan anggaran tersebut, pembangunan di tiap Kelurahan akan berjalan maksimal dan lebih menyentuh masyarakat.

Balikpapan –

Keinginan sejumlah Ketua Rukun Tetangga(RT) di Kota Balikpapan agar dana operasional (DO) naik tahun 2012, masih akan dipertimbangkan DPRD  Balikpapan. Pasalnya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, ditemukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) DO RT yang tidak jelas tahun 2010 lalu.

“Masih harus dipertimbangkan. Hasil temuan BPK menyebutkan rata-rata laporan pertanggungjawaban dana operasional RT tidak jelas dan banyak keganjilan,” kata Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong, dihadapan Ketua-Ketua RT di Kecamatan Balikpapan Utara dan Timur , pada masa persidangan ke III reses DPRD, Rabu (7/12) siang.