Balikpapan –

Balikpapan mendapat rapor merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan hasil survey yang dilakukan KPK mengenai tata kelola pemerintah terutama soal pengurusan perijinan di daerah khususnya perijinan untuk Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) mendapat rapor merah dari KPK.

Survey yang dilakukan KPK itu meliputi tiga bidang yakni SIUP, ijin mendirikan bangunan (IMB) dan kartu tanda penduduk (KTP) yang dilakukan beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Rabu (7/12) usai membuka acara sosialsiasi tata pemerintahan yang baik yang juga dihadiri oleh BPKP Provinsi, di hotel Grand Tiga Mustika.

Balikpapan –

Rapor merah yang diterima Balikpapan, dari hasil survey yang dilakukan Komisi Pemberantasan (KPK) khususnya tata kelola pemerintah terutama soal pengurusan perijinan menjadi perhatian Walikota Balikpapan Rizal Effendi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim menyatakan Balikpapan masih lemah dalam pengurusan SIUP, sehingga menjadi penyebab gratifikasi tersebut.

“Dari segi lingkungan, keterbukaan didalam ruangan kantor SIUP, terus harus ada tariff dan waktu penyelesaian. Prosedur itu harus dilakukan,” Kepala BPKP wilayah Kaltim M Bahdin, disela-sela sosialsiasi tata pemerintahan Rabu (7/12).

Balikpapan -

Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong, membantah kalau dirinya bermain proyek. Pria yang biasa disapa ABS ini juga menolak anggapan dan tudingan jika semua anggota DPR maupun DPRD Provinsi, Kota ataupun Kabupaten bermain proyek.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat dirinya tugasnya hanya mengimplementasikan aspirasi rakyat. “Tidak semua anggota DPR atau DPRD itu main proyek. Tugas saya di dewan hanya menyerap aspirasi masyarakat yang telah memilih saya. “. Buat saya, haram bagi saya main proyek,” tegas pria yang biasa disapa ABS itu.

Balikpapan –

Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Balikpapan tahun 2012 ditetapkan Rp 290 miliar. Tahun 2011 PAD Balikpapan ditetapkan Rp 289 miliar namun yang terealisasi hanya Rp 200 miliar. Pasalnya ada beberapa sektor yang tidak memenuhi target.

“Setelah beberapa kali menggelar rapat antara DPRD dan pemerintah kota, PAD kita tahun 2012 akhirnya ditetapkan Rp 290 miliar,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid, usai memimpin rapat kunjungan kerja DPRD Kabupaten Magetan, Kamis (8/12).

Balikpapan –

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Magetan Jawa Timur berbanding jauh dengan PAD yang dihasilkan Kota Balikpapan. tahun 2011. PAD Magetan hanya Rp 44 miliar. Sedangkan PAD Balikpapan Rp 200 miliar dari target Rp 289 miliar.

“Memang sangat jauh sekali dengan PAD di Balikpapan, karenanya kami melakukan study ke Balikpapan,” kata Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Magetan Hartato, disela-sela kunjungan kerja ke Balikpapan, Kamis (8/12).

Balikpapan –

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kota Balikpapan kewalahan melayani permintaan KB untuk laki-laki yang menggunakan metode vasektomi.

Pasalnya kota selama ini mengandalkan anggaran APBN sementara APBD kota belum ada aloasi dikarenakan keterbatasan anggaran.

Balikpapan –

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Balikpapan, melakukan kerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) untuk menarik pajak bumi dan bangunan (PBB) pada awal tahun 2012.

Kerjasama tersebut terkait penyiapan perangkat IT, dimana nantinya menggunakan system informasi manajemen PBB menggantikan sistem Sismiop yang digunakan KPPP Pratama sebelumnya.

Balikpapan –

Sebanyak 18 anggota DPRD Kabupaten Magetan melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan, Kamis (8/12). Kunjungan kerja tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid, Noerhayati, Ketua Komisi IV  Sri hana dan anggota DPRD Sumiran, Lies anggi, Jhoni NG , SKPD Balikpapan dan Dirut RS Sayang Ibu.

Dipimpin Ketua Komisi C Kota Magetan Hartato, kedatangan rombongan tersebut untuk mengetahui persoalan pengelolaan PAD, PDAM, Penanganan kesehatan masyarakat hingga program keluarga Berencana.

Balikpapan –

Kaltim Education Wacth (KEW) Kaltim mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk mengganti dan merotasi sejumlah kepala sekolah (kepsek) yang telah menjabat dua periode atau 8 tahun lamanya.

Pasalnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010, sudah secara jelas menjelaskan bahwa masa Jabatan Kepala Sekolah tidak lebih dari dua periode.