Balikpapan –
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengaku belum bisa merespon permintaan ganti rugi sebesar Rp 23 miliar yang diajukan pengelola lokalisasi kilometer 17 Balikpapan Utara. Pasca ditutupnya tempat prostitusi itu 2012 mendatang.
Pasalnya nilai tersebut dianggap cukup besar dan akan sangat membebani keuangan daerah. Karenanya tuntutan tersebut masih akan dikaji dulu. Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengaku tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan.
Balikpapan -
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersama Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membahas rencana pemulangan 322 dari 401 eks PSK kilometer 17 Balikpapan ke daerah asalnya, Jumat (9/12), pasca ditutupnya lokalisasi tersebut 2012.
Dalam pertemuan yang dilakukan diruang rapat 1 kantor Walikota Balikpapan, dibahas rencana penandatangan kerja sama dan MoU antara kedua pihak dalam upaya penutupan lokalisasi terbesar di Balikpapan tersebut.
Balikpapan - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyediakan dana sebesar Rp 1,6 untuk memberikan pelatihan dan keterampilan bagi 401 eks PSK kilometer 17 Balikpapan, pasca ditutupnya lokalisasi itu pada 2012 mendatang. Dana tersebut sudah dianggarkan dan disetujui dalam APBD Kota Balikpapan tahun 2012. “Kita tinggal tunggu anggarannya turun, karena sudah disetujui,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tara Alorante, Jumat (9/12).
Balikpapan –
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyatakan tidak ada pungutan lain diluar retribusi yang diatur dalam peraturan daerah (perda) Nomor 22 Tahun 2002 tentang Administrasi Kependududkan. Pembuatan akta kelahiran yakni Rp 12.500,-
“Tidak ada, karena sudah diatur dalam perda kalau ada biaya lain berarti itu pungli. Jangan dilayani,” kata Kabid Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Rubangi, Sabtu (10/12).
Balikpapan –
Pemerintah Kota (pemkot) Balikpapan menyebutkan bahwa di Balikpapan masih ada sekitar 90 hektar luas kawasan kumuh yang belum ditata dan diperbaiki. Lokasi kumuh tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan.
Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman (DTKP) Balikpapan Fahrudin mengatakan bahwa kawasan kumuh umumnya banyak berada daerah di pesisir pantai dan lereng gunung serta perbukitan.
Balikpapan –
Kawasan pinggiran Kota memang selalu menjadi menjadi terpinggirkan. Tidak meratanya pembangunan menjadi indikasi, wilayah dipinggiran kota selalu menjadi terbelakang.
Wajar saja kemudian jika kawasan pinggiran selalau menjadi daerah yang tertinggal khususnya dari segi kebutuhan dasar masyarakat seperti air, listrik, kesehatan dan pendidikan hingga persoalan infrastruktur fisik seperti bangunan dan jalan.
Balikpapan -
Anggota DPRD Kota Balikpapan Syarifuddin Odang mengakui, kondisi SMP Negeri 20 Karang Joang Balikpapan Utara membuat warga sekitar enggan menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut dan memilih menyekolahkan di sekolah lain. Apalagi sekolah itu kerap di sebut kandang hewan oleh warga sekitar.
Akibatnya, sekolah yang didirikan sejak tahun 2000 lalu itu kini hanya memiliki siswa yang tidak banyak yakni tiap tingkatan kelas hanya berisi dua kelas. “Mereka lebih banyak pilih sekolah lain seperti SMP 17 di kilometer 16,5. Itupun mereka sudah penuh jadi dialihkan ke SMP 15 kilometer 9 bahkan ada yang mau sekolah di SMP 21 kilometer 6,” kata odang.
Balikpapan –
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai akan mengisi personel Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) pada bulan April 2012
mendatang.
“Sesuai PP41 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan juga tercantum pada Perda tentang BPKAD, Personel BPKAD pada April 2012 akan terbentuk,” ujar Kabid Personel Perlengkapan Pembiayaan dan Dokumen(P3D) Dispenda Kota Balikpapan, Asfiansyah.
Balikpapan -
DPRD Kota Balikpapan terpaksa memangkas anggaran pendidikkan dalam APBD tahun 2012 mendatang. Pemangkasan itu dilakukan karena anggaran pendidikan sudah cukup besar. Selain itu agar program pembangunan yang lainnya bisa berjalan dengan baik.
Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong menyatakan, anggaran pendidikan di Kota Balikpapan terlampau besar. Jika digabungkan dengan semua sumber dana baik dari APBD Kota Balikpapan, APBD Provinsi Kaltim dan APBN Pusat total nilainya sebesar 37 persen.