Selamat Datang Ibu Kota di Kalimantan

NewsBalikpapan –

Lima provinsi Kalimantan menyambut kepastian penunjukan ibu kota negara. Seluruh provinsi bertekat menyatukan skala prioritas sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

 “Provinsi di Kalimantan harus punya skala prioritas program pembangunannya yang di sinerjikan selama kurun waktu mendatang,” kata Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro di Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (21/8/2019).

Sebelum di Balikpapan, Bappenas menggelar agenda RPJMN di tiga pulau besar Indonesia; Jawa – Bali, Sumatra dan Sulawesi. Selanjutnya agenda serupa pun digelar di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sorong Papua.

Bambang menyatakan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan tertinggal dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Mayoritas provinsinya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam (SDA) sektor tambang dan perkebunan.

“Sehingga saat harga dunia batu bara dan kelapa sawit jatuh, pertumbuhan ekonomi Kalimantan pun ikut terpuruk,” paparnya.

Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Kalimantan dibawah nasional sebesar 6 % selama 3 tahun ini. Hanya Kaltim mampu menjaga pertumbuhannya seperti nasional.

Sehubungan itu, Bambang menilai pemerintah daerah Kalimantan harus berani melepaskan ketergantungan komoditas industri bahan mentah. Mereka mendorong pembangunan berbasis hilirisasi SDA.

“Hilirisasi sektor industri Kalimantan harus dilaksanakan, tidak boleh tergantung dengan SDA yang bisa habis. Kalimantan harus mampu menjual iklim investasinya,” ujarnya.

Agenda RPJMN ini pun terkait erat masalah Kalimantan. Tujuan utama memformulakan program prioritas; Kaltim, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

“Kerjasama regional Kalimantan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi lima tahun kedepan,” ujar Bambang.

“Seperti contohnya pembangunan jalur trans Kalimantan atau pembangkit listrik tegangan tinggi. Pembangunan memberikan dampak positif daerah lain. Kita lupakan ego sektoral antar daerah,” imbuhnya.

Integrasi pembangunan Kalimantan positif menunjang agenda pemindahan ibu kota. Pemerintah lebih mudah mewujudkan mimpi membangun pusat pemerintahan modern dan representasi.

“Ibu kota baru nantinya akan menjadi standar pembangunan kota kota lain di Indonesia,” papar Bambang.

“Standarnya bukan Jakarta, disana standar apa ? Soal air saja menjadi masalah besar. Tidak ada sumber air baku sehingga setiap rumah mengebor air tanah. Dampaknya adalah penurunan tanah Jakarta,” imbuhnya.

Lantaran itu, Bambang memperkuat RPJMN dengan agenda perumusan proyek besar Kalimantan; metropolitan Banjarmasin, waduk multiguna, jalan trans Kalimantan dan PKSN Paloh Aruk – Nunukan. Lima agenda besar diyakini mendorong peningkatan real GDP nasional 0,1 % hingga 0,2 %.

Selain itu, ibu kota baru pun otomatis mendorong penurunan kesenjangan diantara wilayah di Indonesia.

“Perdagangan antar pulau, investasi di ibu kota baru dan diversifikasi ekonomi berbagai sektor industri Kalimantan,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo memastikan lokasi ibu kota baru di Kalimantan. Namun mantan Gubernur DKI Jakarta belum menyebutkan dimana persisnya lokasi berada.

Sehingga RPJMN menjadi ajang provinsi mempromosikan diri. Persaingan terlihat jelas diantara Kaltim, Kalteng dan Kalsel.

Gubernur Kaltim Isran Noor bangga infrastrukturnya. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dengan sejarah pemindahan ibu kota ke Palangkaraya.

Tidak mau kalah, Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan mengingatkan, Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi pertama Kalimantan. Sedangkan Kaltara dan Kalbar memilih abstain perihal pemilihan lokasi ibu kota.

Sementara itu, kandidat ibu kota, Penajam Paser Utara (PPU) Kaltim, sudah menyiapkan 4 ribu hektare lahan. Sehingga pusat tinggal menunjuk lokasi dikehendaki di Penajam, Kuaro, Babulu dan Sepaku.

“Kami siapkan lokasi ibu kota di 4 kecamatan Penajam,” ungkap Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud.

Sejak awal, Gafur yakin wilayahnya akan terpilih menjadi ibu kota. Kajian Bappenas dan akademisi pun memberikan skor tertinggi bagi Penajam.

“Kami punya lahan yang luas, datar dan mungkin bisa gratis di Penajam,” paparnya.

Sebagai kabupaten muda, Penajam punya keuntungan bertetangga Balikpapan. Kota metropolitan Kalimantan ini punya bandara dan pelabuhan laut skala internasional.

“Selain itu, seluruh wilayah Kaltim bebas dari ancaman bencana gempa bumi atau jalur ring of fire di Indonesia,” tegasnya.

Sehingga, Penajam menunggu presiden mengumumkan nama ibu kota negara bulan Agustus ini.

“Saat Penajam resmi ditunjuk, kami akan siapkan lahan esok harinya,” papar Gafur.

Apalagi, Bappenas tegas menolak Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto menjadi lokasi ibu kota negara.

“Tahura Bukit Soeharto merupakan area konservasi, tidak mungkin menjadi lokasi ibu kota. Apa kata dunia internasional,” ungkap Bambang.

Kaltim awalnya mengusulkan Kawasan Industri Maritim Buluminung di PPU jadi lokasi ibu kota, bulan Desember 2015 silam. Gubernur Kaltim masa itu, Awang Faroek Ishak mengusulkan langsung ke Jokowi yang tengah meninjau proyek di PPU.

Berjalannya waktu, Gubernur Kaltim Isran Noor mendadak mendorong Tahura Bukit Soeharto menggantikan Buluminung. Inisiatifnya langsung memperoleh penolakan aktifis lingkungan di Kaltim.