Syarat kedua menurut Menpan, saat ini tengah mendidik dan melatih 4500 orang sebagai analis jabatan. Tenaga inilah yang nantinya melakukan pemetaan jabatan di daerah.
“Saat ini baru 3200 orang yang kita didik. Nanti mereka lah yangmembuat analisa jabatan dan merekrut pekerja tetap. Jadi kantor Mempan melayani permintaan formasi jabatan apabila ada peta jabatan yang perlu dianalisa,” jelas Azwar.
Saat ini jumlah PNS seluruh Indonesia berjumlah 4,7 juta orang namun kini berkurang menjadi 4,570 juta PNS karena sebanyak 125 ribu telah memasuki pensiunan. “Tahun lalu kita benar-benar tidak rekrut PNS. Yang pensiun itu sekitar 125 ribu orang. Kita akan rekrut tahun ini sesuai kuota yang pensiun 125 ribu,” tuturnya.
Soal masih minimnya daerah yang mendapat oioni penilaian BPK yakni wajar Tanpa Pengeculian (WTP), Mempan menargetkan pada 2014 mendatang seluruh daerah utamanya provinsi setidaknya 100 persen memperoleh WTP.
“Sekarang ini kan mungkin karena tidak peduli dan tenaga akuntan kurang bisa ambil tenaga akuntan kalau bisa dari BPKP. Target 100 persen tahun 2014 harus WTP sekarang kita kasih uang terus digunakan kan kewajibanya laporkan penggunaan masa nggak bisa kewajiban itu. Laporankan sesuai UU. Kita targetkan 2014 sudah 100 persen daerah dapat WTP,” tandasnya.
Pada tahun 2009 laporan keuangan dari BPK kepada lembaga di pemerintahan pusat yang mendapat opini WTP sekitar 2,8 persen tahun 2009 lalu namun sekarang mencapai telah mencapai 3 persen.
“Tahun 2010 Opini WTP pusat itu 3 persen sedangkan daerah hanya 2 pesen. Seharunya tahun 2011 seharusnya lebih tingginya tapi belum keluar datanya. Sedangkan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
(Lakib) untuk pusat itu 62 persen atau nilai C ke atas, untuk provinsi 63 peresen sedangkan untuk daerah-darah tingkat dua itu baru 12 persen. Nah ini kita kejar daerah supaya Lakibnya bagus,” paparnya.
Provinsi Kaltim diakui Azwar, untuk Lakibnya masuk pada nomor dua secara nasional atau nilai B setelah Provinsi Jawa Tengah.“ Kalau tingkat dua belum ada yang dapat B,” katanya.
