NewsTenggarong –
NewsTenggarong –Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Triwulan II, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memperkuat sinergitas dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
“Kecenderungan kapasitas fiscal Kukar linier dengan struktur ekonomi yang terbentuk, yakni didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian maka saat ini kekuatan fiscal kita bersumber dari dana bagi hasil pemerintah pusat dan daerah, sehingga dalam perspektif kemandirian fiscal daerah Kukar belum optimal,” kata Edi Damansyah usai membuka Rakor Pengendalian dan Evaluasi rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Triwulan II, berlangsung di Ruang Serbaguna Bappeda, Tenggarong, Selasa (9/7/2019).
Menurut Edi, kecenderungan kapasitas fiskal Kukar perlu menggali dan memanfaatkan potensi pendapatan asli daerah yang siginifikan dalam upaya memperkuat prgram dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan asli daerah.
“Saya minta perkuat dan prioritaskan program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan pendapatan asli daerah, dan khusus kepada Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) agar dapat mendesain kebijakan strategis dalam mengoptimalkan potensi PAD secara sistematis, sinergis, transparan dan berbasis Teknologi Informasi,” ujarnya.
Selain itu, Edi juga meminta agar dapat memperkuat peran dan fungsi Perusda (Perusahaan daerah) dapat lebih produktif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Bangun skema terbaik bagi seluruh pihak, yakni, terbaik bagi keuangan pemerintah, terbaik bagi pengembangan bisnis Perusda, dan terbaik bagi pelayanan dan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Tidak kalah penting juga tambah Edi, penguatan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan harus terus dilakukan dalam rangka mengakselerasi pembangunan daerah.
“Kita pahami bersama pembangunan daerah akan berjalan dengan baik jika perencanaan yang disusun dengan baik, namun demikian dapat kita sadari bersama dalam proses penyusunan perencanaan kita cenderung kurang tepat menetapkan suatu kebijakan yang bisa saja disebabkan keterbatasan yang kita miliki. Untuk itu optimalkan peran pengendalian dan evaluasi sebagai penyeimbang dan sekaligus acuan dalam proses perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan,” ujarnya.
“Saya minta OPD agar program dan pengendalian dapat dievaluasi sehingga dapat berjalan dengan baik, khususnya Bappeda sebagai koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat memperkuat Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan di setiap Perangkat Daerah secara optimal sebagai wujud dari pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui komitmen kebijakan umum RPJMD Kukar yakni ‘Membangun kutai Kartanegara dari Kecamatan’,” ujarnya. ADV
