Balikpapan –
Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur mengharapkan peran provinsi dan pusat dalam pembangunan stadion sepak bola yang diperkirakan butuh anggaran Rp 700 miliar. Hingga kini, baru Pemprov Kalimantan Timur yang sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar.
“Memang sudah membantu, tapi masih kecil dan tidak sebanding dengan komitmen sering disampaikan Gubernur Awang Faroek,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Balikpapan, Suryanto, Senin (2/1).
Balikpapan –
Warga Muara Tae melaporkan penyerobotan 683 hektare hutan tanah adat Suku Dayak Banuaq Kutai Barat ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. PT Munte Waniq Jaya, perusahaan asal Norwegia ini dituduh mengakali kepemilikan hak pengelolaan hutan adat menjadi perkebunan sawit.
“Kami melaporkan kasusnya ke kepolisian untuk ditangani,” kata Tetua Kampung, Muara Tae, Masrani saat ditemui di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Kalimantan Timur, Selasa (10/1).
Samboja –
Akibat hujan yang turun terus menerus menyebabkan banjir besar setinggi dua meter yang menenggelamkan Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan samboja Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar). Banjir terjadi pada senin (9/1) tengah malam .
Selain menenggelamkan rumah warga, banjir besar itu menenggelamkan SMK Duta Bangsa yang merupakan sekolah unggulan di daerah pinggiran Kukar yang berbatasan dengan Balikpapan, tepatnya di Jalan poros Soekarno Hatta.
Balikpapan –
DPRD Kota Balikpapan akan mengajukan rancangan peraturan daeragh (raperda) tentang pedagang kaki lima (PKL) dalam rapat paripurna. Raperda PKL merupakan raperda inisitif DPRD Kota Balikpapan yang nantinya akan mengatur soal keberadaan PKL di kota Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid mengatakan keberadaan PKL harus diatur. Sehingga memberikan kepastian hukum, selain dalam rangka penataan agar tertata rapid an tidak semraut hingga menjadi bagian kota sehingga keberadaan PKL ini terintegrasi dengan arah pembangunan.
Balikpapan –
DPRD Kota Balikpapan secara resmi telah mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif tentang penyelenggaraan Keolahragaan yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (10/1)..
Demikian disampaikan Kepala Badan Legeslasi DPRD Kota Balikpapan Ida Prastuti yang mengatakan penyelenggaraan keolahrgaan didaerah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat.
Balikpapan –
DPD Partai Golkar Kaltim sedari awal tetap berkomitmen mendukung pasangan Abu Rizal Bakrie dan Jenderal TNI Edy Pramono dalam pemilihan presiden 2014 mendatang, melalui Partai Golkar.
Penegasan itu disampaikan kembali Ketua DPD Golkar Kaltim Mukmin Faisyal, terkait munculnya sejumlah nama yang digadang-gadang beberapa DPD Golkar lainnya, bakal menjadi duet dengan Abu Rizal diantaranya Puan Maharani dan Prabowo Subianto.
Balikpapan –
Pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN telah menyiapkan dana Rp9 triliun untuk mencetak lahan sawah baru seluas 100 ribu hektar. Kaltim menjadi salah satu daerah yang dibidik Kementerian BUMN yakni wilayah Kabupaten Berau, Paser, Kutai Barat (Kubar) dan kutai Kertanegera (Kukar)
“BUMN kita alokasikan Rp9 triliun tahun ini. Kita akan sampaikan kita sungguh-sungguh tahun ini harus teralisasi. Dan nanti pendekatan tetap pendekatan korporasi. Kita akan sertifikatkan lahan tanah itu nantinya,” ujar Menteri BUMN Dahlan Iskan, Selasa (10/1) malam di Kota Balikpapan.
Balikpapan –
Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyatakan segera membangun pabrik pengemasan produksi semen dipusatkan di Balikpapan Kalimantan Timur. Keberadaan pabrik ini nantinya untuk mengatasi kelangkaan semen sering terjadi di wilayah Kalimantan.
“Mohon izin pak gubernur, kami akan membangun pabrik pengemasan semen di Balikpapan,” katanya saat di Balikpapan, Selasa (10/1) malam.
Balikpapan –
Bupati Kutai Barat Kalimantan Timur, Ismail Thomas mengancam tidak memperpanjang izin lokasi PT Munte Waniq Jaya yang sudah habis pada 20 Desember 2011 lalu. Perusahaan perkebunan kelapa sawit ini sedang berperkara dengan warga Dayak Muara Tae sehubungan penyerobotan 683 hektare hutan tanah adat Suku Dayak Banuaq.
“Bila hingga 31 Januari 2012 ini tidak tuntas permasalahannya dengan warga, izin lokasinya tidak akan diperpanjang,” kata Bupati saat ditemui di Balikpapan, Rabu (11/1).