Asal Muasal Ide Ibu Kota Samboja

NewsBalikpapan –

Sembari duduk di kursi roda –  Awang Faroek Ishak panjang lebar berpidato peresmian Kawasan Industri Maritime Buluminung Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim), November 2015 silam.

Gubernur  Kaltim era 2008 – 2018 ini promosi proyek; rel kereta api, pelabuhan batu bara dan technopark Benoa Taka, National Maritime Science & Technology Park, sains teknologi nuklir, pabrik PKT 5, barrage DAM Telake dan PLTU.

Selain pabrik PKT 5 di Bontang, seluruh proyek terintegrasi di Buluminung. Pusat industri baru di Penajam yang diharap mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kaltim.

Akhir pidatonya, Awang menutup dengan kalimat mengejutkan. Ia terang terangan mendeklarasikan Kaltim di bursa pemilihan ibu kota baru.

“Lokasi disini (Buluminung) cocok juga menjadi ibu kota negara pak presiden,” katanya saat itu disambut tepuk tangan seluruh hadirin.

Salah seorang diantaranya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang duduk di barisan depan. Bekas wali kota Solo ini memang sedang mencari pengganti Jakarta.

Jakarta dianggap gagal menanggung beban pusat pemerintahan sekaligus ekonomi Indonesia.

Kebetulan pula, Jokowi datang meresmikan groundbreaking proyek penting Kaltim.

Provinsi Kaltim memiliki wilayah 129 ribu kilometer persegi. Tapi, kepadatan populasi penduduknya hanya 7 juta jiwa di 10 kota/kabupaten.

“Wilayah Kaltim masih luas prosentase kepadatan penduduknya dibandingkan Jawa,” papar Awang.

Selain itu, Awang memaparkan kredit poin tambahan Buluminung berbatasan Balikpapan. Kota metropolitan Kalimantan yang sudah memiliki kesiapan infrastruktur bandara udara dan pelabuhan skala internasional.

“Infrastruktur di Kaltim sudah memadai menjadi ibu kota negara,” paparnya.

Namun demikian, Awang tidak membatasi penentuan lokasi ibu kota. Ia mempersilakan pemerintah pusat memilih area lain Kaltim dianggap cocok jadi ibu kota.

 “Silakan pemerintah melihat peta di Kaltim serta memilihnya. Kami di daerah akan membantu seluruh proses pemindahan ibu kota ini,” ujarnya.

Saat itu, Jokowi masih menutup rapat isu pemindahan ibu kota. Menurutnya,  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji beberapa lokasi menjadi alternatif.

“Semuanya masih dalam kajian Bappenas, belum bisa disampaikan sekarang,” paparnya menanggapi Awang.

Hingga akhirnya pekan lalu, Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota. Sebagian wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam.

Kukar mendadak masuk dalam pilihan. Penambahan namanya pun tidak mengherankan.

Pasalnya, Gubernur Kaltim terpilih Isran Noor memang rajin mempromosikan Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto. Penunjukannya dianggap tepat mengingat lokasinya tepat diantara tiga kota; Balikpapan, Samarinda dan Kukar.

Sementara ini pengelolaannya masih dipegang perusahaan tambang, perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI).

 “Status lahan adalah hak guna usaha (HGU) dan sewaktu waktu bisa dicabut negara. Sekarang saja sudah ada beberapa yang habis masa izinnya selama 30 tahun ini,” kata Isran, Rabu (28/8/2019).

Soal ibu kota baru, Isran mengklaim, negara berhati hati dalam penetapannya. Apalagi lokasinya beririsan langsung area konservasi seluas 64 ribu hektare.

Menurutnya, pemerintah akan mengkaji mendalam pembangunan ibu kota. Pembangunan mengusung konsep forest city, modern, smart, beautiful dan suistainable.

Apalagi lokasinya terletak di area konservasi .

“Kita tidak mungkin sembarangan dalam hal ini, dunia internasional pastinya memantau rencana ibu kota,” tegasnya.

Namun di Hotel Swiss Bell Balikpapan, Isran mengakui sulitnya menselaraskan konsep konservasi dengan laju pembangunan. Sehingga pada akhirnya, pemerintah pun akhirnya terpaksa memilih konsep yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah hanya meminimalkan potensi timbulnya dampak negatifnya.

 “Permasalahan lingkungan itu pasti terjadi dimana mana, bahkan tanpa faktor manusia. Banjir, longsor, kebakaran hutan terjadi dimana mana,” paparnya.

Penggiat lingkungan memang rajin mengkritik penunjukan Samboja. Ibu kota baru yang mengancam konservasi Bukit Soeharto.

Soal ini pun Isran menanggapi santai.

“Ada kerusakan lingkungan apalah disitu, ada kecoak mati atau apa lagi yang mati disitu,” tukasnya.

Isran menilai, semua orang terburu buru dalam menanggapi isu pemindahan ibu kota Kaltim. Apalagi hingga kini pun belum dibuka lokasi persisnya.

 “Jadi bila spekulan mau berspekulasi jual beli lahan, ya biarkan saja, kalau mau kerampokan sendiri. Kan tidak bilang lokasinya di Samboja,” tuturnya.

Isran hanya memastikan lokasinya sepenuhnya milik negara. Kebutuhan kawasan masih dikelola pihak swasta.

Sementara itu, Provinsi Kaltim menunggu payung hukum agenda pemindahan ibu kota. Agar makin kuat, daerah meminta  Ketetapan MPR menjaga keberlangsungan bu kota di Kaltim.

“Presiden dan DPR RI sedang merumuskan payung hukum pemindahan ibu kota. Namun mungkin Keputusan MPR akan lebih baik (payung hukum),” ujarnya.

Saat bersamaan, tim teknis mulai menggelar kajian desain komprehensif secara lengkap. Proses pembangunan ibu kota mulai dilakukan 2021 nanti.

“Sehingga pemindahan sebagian pemerintahan Indonesia sudah mulai 2023 mendatang, tidak mungkin semua,” papar Isran.

Pemprov Kaltim mengendalikan sepenuhnya agenda pemindahan ibu kota. Kabupaten Kukar pun menyerahkan sepenuhnya keputusannya.

“Pemprov Kaltim yang mengkoordinasikan soal ibu kota,” kata Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Sekarang ini, Kukar hanya menunggu penentuan lokasi persisnya. Pemerintah daerah sekedar membantu proses pembebasan lahan warga.

“Nanti kami akan membantu proses pembebasan lahan di Kukar,” ungkap Edi.

Tahura Bukit Soeharto berada di Kecamatan Samboja Kukar. Kawasan konservasi yang sebenarnya penuh masalah.

Pembalakan, pertambangan liar hingga perambahan masyarakat. Area konservasi menyusut jadi 20 ribu hektare sebelumnya 64 ribu hektare.

“Kami fokus pada tugas mengelola Tahura saja,” kata Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Tahura Bukit Soeharto, Rusmadi.

Bukit Soeharto diibaratkan duri dalam daging bagi pemerintah daerah (pemda). Satu sisi wajib menjaga sterilisasi kawasan berbanding terbalik dengan realitas lapangan.

Permasalahan ratusan kepala keluarga yang terlanjur bermukim di sana.

Bukit Soeharto terdapat zonasi krisis seluas 48 ribu hektare; blok rehabilitasi, khusus dan perlindungan. Seluruhnya terpetakan analisa pengamatan drone dan pencitraan satelit.

Rusmadi punya program penanaman kembali area kritis Bukit Soeharto. Untuk itu, ia pun menyiapkan ribuan bibit tanaman ulin, bengkirai, cempedak, elai dan pohon kapur.

Kondisi carut marut Tahura Bukit Soeharto terjadi sejak diserahkan ke daerah, 2016 silam. Pada kenyataannya, segala sesuatu tanpa izin dan tumpang tindih ada di Tahura.

Banyak suara sumbang terlontar pasca Presiden meninjau langsung Bukit Soeharto. Namun tidak sedikit pula memberikan apresiasi terhadap ide ini.

Seperti  Dosen Ekonomi dan Sosial Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi yang menyebutnya sebagai resep jitu mengantisipasi persoalan disintegrasi bangsa.

“Saya menilainya positif sebagai langkah pemersatu NKRI,” paparnya.

Aji merujuk kehancuran negeri adi daya, Uni Soviet akibat kegagalan program Glasnost and Perestroika. Kemakmuran negeri itu faktanya hanya terkonsentrasi di wilayah Rusia, meninggalkan wilayah Armenia, Azerbaijan, Estonia dan lainnya.

“Jangan sampai terjadi pula di Indonesia,” sebutnya.

Kondisi saat ini nyaris sama di Indonesia. Kata Aji, konsentrasi pembangunan Indonesia terbagi di wilayah barat dan timur.

Indonesia wilayah barat merupakan representasi kemakmuran dan sebaliknya di wilayah timur.

“Wilayah barat lengkap sarana prasarana infrastrukturnya sebaliknya di timur jauh tertinggal,” tuturnya.

Dampak negatif lainnya adalah mayoritas penduduk Indonesia pun terkonsentrasi di Pulau Jawa dan sekitarnya. Akibatnya terjadi kesenjangan penawaran dan permintaan produk sumber daya mineral (SDM) lokal.

“Dampaknya adalah capital out flow di mana SDM Kalimantan dijual keluar. Permintaan dalam Kalimantan masih rendah,” ungkapnya.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim sendiri masih bertopang industri ekstraktif pertambangan batu bara dan migas. Sektor industri ini sangat rentan intervensi permintaan harga pasar dunia.

“Pertumbuhan ekonomi di Kaltim hanya berkisar 3,2 persen akibat labilnya pasaran batu bara dan migas dunia,” sebut Aji.

Penunjukan ibu kota di Kalimantan, sambung Aji, mampu menjadi supleman mendongkrak kemajuan perekonomian wilayah Indonesia timur. Penunjukan ibu kota seiring proses migrasi resources dari Jakarta ke Kalimantan.

“Di mana pun lokasinya di Kalimantan, semua akan memperoleh dampak positif. Entah itu di Kaltim atau Kalteng, sama saja,” ujarnya.

Kawasan Indonesia timur bertahap mampu mendorong peningkatan pendapatan produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi pun diyakini akan terkerek hingga menyentuh angka 6 persen per tahun.

“Pertumbuhan ekonomi memang tidak melonjak drastis, setidaknya bisa 6 persen yang dinikmati seluruh wilayah timur,” kata Aji.

Namun demikian, pemerintah daerah juga musti berbenah menyambut pemindahan lokasi ibu kota di Kalimantan. Pembangunan infrastruktur secepatnya dilakukan terutama dalam penyediaan sarana energi listrik, air bersih dan sarana jalan antar provinsi.

“Listrik, air, jembatan dan jalan harus dilengkapi mulai sekarang. Tidak mungkin ada migrasi besar besaran tanpa ditopang ketersediaan listrik dan air. Jembatan Teluk Balikpapan juga harus selesai pembangunannya,” tegas Aji.