“Jadi, akan selalu ada yang namanya antrian kalau mekanismenya tetap seperti itu,” kata Asisten Manager Eksternal Relation Pertamina UPms VI Kalimantan Bambang Irianto, Rabu (8/2).
Menurut Bambang, untuk menambah kuota BBM bersubsidi ditentukan bersama antara pemerintah dan DPR yang juga mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan negara. Pemberian kuota BBM bersubsidi, memang mempertimbangkan data realisasi yang diberikan oleh Pertamina pada akhir tahun
Bambang mengatakan, saat ini pihaknya belum mendapatkan rincian kuota BBM dari pemerintah. Biasanya, penetapan jatah kuota tersebut keluar pada Maret atau April mendatang. Sehingga Pertamina selama ini hanya menyalurkan BBM bersubsidi sesuai dengan data acuan pada tahun sebelumnya.
Meski kata Bambang, bakal ada pembatasan penggunaan BBM oleh kendaraan pribadi untuk mengurangi konsumsi, namun diyakini masih belum bisa berjalan dengan baik. Selain itu petugas Pertamina dilapangan akan kesulitan mengawasi kepastian penggunaan bahan bakar minyak tersebut.
“Bisa jadi akan tambah marak pedagang eceran BBM yang menggunakan kendaraan yang diperbolehkan mengisi Premium di SPBU,” terangnya.
Ia menambahkan, kondisi yang ada saat ini, dengan selisih harga yang cukup besar antara premium dan pertamax memicu tumbuhnya pedagang eceran yang mematok harga diatas harga normal.
Hal ini menunjukkan pemberian subsidi tidak tepat sasaran karena ada pihak yang diuntungkan. Kebijakan untuk mengurangi subsidi juga akan berakibat pada kenaikan harga BBM tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat.
Bambang menuturkan pertumbuhan kendaraan yang juga semakin besar menjadikan kebutuhan BBM akan semakin besar. Masyarakat akan mengatur pos pengeluaran yang bisa dialihkan untuk membeli BBM.
“Masih tetap kurang kebutuhannya karena kuotanya saja kurang,” ujarnya.
Sementara konversi penggunaan bahan bakar gas juga masih belum siap untuk dijalankan. Beberapa SPBU masih belum menyiapkan diri untuk dapat melayani pembelian gas bagi kendaraan yang sudah menggunakan converter kit.
Keberlangsungan pasokan gas juga masih belum terjamin sehingga masih perlu waktu untuk dapat merealisasikannya. Pihak SPBU yang menjadi rekanan Pertamina dalam memasarkan BBM belum berani mengeluarkan investasi apabila belum ada kepastian resmi dari pemerintah.
“Kita siap untuk memasarkan berapapun kuota yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” tandasnya.
