Ribut Asap, Pejabat Kaltim ke Rusia

NewsBalikpapan –

Sejumlah pejabat teras Pemprov Kalimantan Timur disebut sebut dalam beberapa hari ini mengunjungi Negara Rusia. Keberangkatan rombongan terdiri Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak dan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini ada hubungannya dengan rencana investasi Rusia dalam pembangunan rel kereta api pengangkut batu bara di Kaltim.

“Rombongan Gubernur Kaltim memang sekarang berada di luar negeri,” kata Kepala Humas dan Protokol Pemprov Kaltim, Adiyat, Rabu (16/9).

Adiyat mengakui para pejabat Pemprov Kaltim ini memang tidak berada di posisinya saat ini. Namun demikian, dia menolak menyebutkan lokasi kunjungan kerja rombongan Gubernur Kaltim ini.

Lokasi keberadaan kunjungan rombongan Gubernur Kaltim terungkap saat ada aksi demo aktivis penolak kegiatan tambang di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kaltim. Saat itu tidak ada satupun pejabat Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kaltim yang menampung aspirasi para aktivis ini.

“Mereka bilang tidak ada pejabat Dinas PU Kaltim saat itu. Pejabatnya mendampingi gubernur ke Rusia,” kata Dinamisator LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Merah Johansah.

Barulah saat itu Merah mengetahui hampir semua pejabat mengiringi keberangkatan gubernur ke Rusia. Mereka itu adalah pejabat terkait investasi pembangunan jalur rel kereta api pengangkut batu bara di Kaltim.

“Para pejabat PU, Bappeda, perizinan, sumber daya mineral dan pendapatan mendampingi gubernur,” ujarnya.

Merah mempertanyakan urgensi kunjungan kerja pejabat ke luar negeri ini ditengah permasalahan kabut asap melanda kota/kabupaten di Kaltim. Apalagi kunjungan ke luar negeri ini setidaknya menelan anggaran daerah mencapai Rp 1,2 miliar.

“Itu bila mempergunakan perhitungan uang harian dan uang saku perjalanan ke luar negeri sesuai SK Gubernur Kaltim,” tuturnya seraya menambahkan hitungan anggaran ini hanya keperluan biaya transportasi,  akomodasi dan dan uang sakut pejabat beserta stafnya.

Kalaupun seluruh biaya ditanggung investor, Merah menyatakan praktek ini tentunya masuk dalam katagori gratifikasi dunia usaha pada pejabat daerah. Apalagi Rusia punya kepentingan investasi jangan panjang dalam pembangunan jaringan rel kereta api pengangkut batu bara di Kaltim.

“Itu sudah termasuk gratifikasi atau suap pada pejabat. Bisa terkena pasal korupsi mereka ini,” ungkapnya.