DPR RI meminta pemerintah segera menunjuk Pertamina secara resmi mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Itu dimaksutkan agar Pertamina siap menerima pengelolaan Blok Mahakam pasca habisnya kontrak Total E&P pada 2017 nanti.
“Pemerintah harus resmi menunjuk Pertamina sebagai pengelola Blok Mahakam,” kata Ketua Komisi 7 DPR RI, Kardaya Wamika di Balikpapan, Kamis (9/4) pukul 23.00 Wita.
Kardaya berpendapat suatu perusahaan migas setidaknya butuh waktu lima tahun dalam persiapan pengelolaan suatu kawasan Blok Mahakam. Menurutnya Pertamina saat ini sudah sangat terlambat dalam mempersiapkan diri menerima tongkat estafet pengelolaan Blok Mahakam.
“Sudah sangat sangat terlambat penunjukan Pertamina saat ini. Semestinya jauh jauh hari sebelum ini,” sesalnya.
Pemerintah Indonesia, kata Kardaya punya hak penuh untuk menunjuk langsung operator blok migas yang habis masa kontraknya. Menurutnya sudah saatnya pemerintah mempercayai Pertamina mengelola blok kaya potensi migas seperti sudah terjadi di Madura, Jawa dan Sumatera.
“Ada aturannya dalam Undang Undang Migas kita,” ujarnya.
Pertamina kemudian tentunya sudah punya kewenangan dalam menjalin kerjasama dengan swasta maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan Blok Mahakam. Dalam kasus ini, Kardaya menilai operator terdahulu yakni Total dan Inpex yang paling berpengalaman dalam pengelolaan Blok Mahakam.
“Seperti contohnya terjadi di Sumatera, produksi migas Pertamina menurun drastic dari sebelumnya 60 ribu menjadi hanya 12 ribu barrel minyak bumi,” ungkapnya.
Kardaya menyatakan Pertamina harus tetap memperoleh partisipasi interest mayoritas dalam pengelolaan Blok Mahakam. Sisanya kemudian yang diberikan pada swasta dan pemerintah daerah.
“Semisal dapat 70 hingga 80 persen. Sisanya adalah swasta dan pemerintah daerah,” paparnya.
Partisipasi interest pemda, menurut Kardaya juga harus dimanfaatkan sepenuhnya guna kemakmuran masyarakat Kukar dan Kaltim menjadi lokasi Blok Mahakam. Pemerintah pusat harus memastikan agar kepemilikan partisipasi interest pemda tidak beralih pada pihak swasta.
“Jangan sampai kemudian dijual pada pihak swasta dan asing,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, suatu kelompok pemuda Kaltim menyerahkan petisi keberpihakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat daerah. Perwakilan pemuda ini, Andi Amir Solong meminta agar Kaltim dipercaya jadi salah satu operator Blok Mahakam bersama Pertamina.
“Kami mampu dan bisa mengelola Blok Mahakam untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Produksi gas Blok Mahakam 1.750 MMCFD dan minyak 66.400 barrel oil per day. Produksi ini menurun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yaitu 1.757 MMCFD dan 67.800 barrel oil per day.
Blok Mahakam terdiri 107 sumur lama serta 111 sumur diantaranya yang masih dalam pengembangan. Setidaknya terdapat 20 ribu karyawan bekerja setiap hari terdiri 3.700 (dalam negeri), 107 (luar negeri) dan 125 (multi nasional).
Total E&P Indonesie menyumbangkan penerimaan negara sebesar Rp 830 triliun. Keseluruhan produksi Blok Mahakam sebesar 80 persen diserahkan sebagai pemasukan negara.
2 Comments
[…] gas Indonesia. Menurutnya pemerintah semestinya memprioritaskan anak bangsa dalam pengelolaan sumber daya alam untuk semaksimalnya kesejahteraan […]
[…] menalangi dahulu ketentuan hak partisipasi interest (PI) Kalimantan Timur dalam pengelolaan Blok Mahakam pasca lepas dari Total E&P Indonesie. Ketentuan itu akan dilakukan saat BUMD ditunjuk Pemprov […]