PertaminaNewsBalikpapan –

Serikat Pekerja Mathilda menolak asing dalam pengelolaan Blok Mahakam pasca habis kontraknya operator Total E&P Indonesie pada 2017 mendatang. Para karyawan Pertamina Balikpapan ini keberatan atas skema partisipasi interes sebesar 30 persen yang rencananya akan diberikan pemerintah pada Total dan Inpex Corporation.

“Kami meminta sepenuhnya diberikan pada pemerintah,” kata Ketua SP Mathilda Balikpapan, Farid Rawung, Senin (29/6).

Farid mengatakan Pertamina adalah BUMN yang memiliki kemampuan pengelolaan industry sector minyak dan gas Indonesia. Menurutnya pemerintah semestinya memprioritaskan anak bangsa dalam pengelolaan sumber daya alam untuk semaksimalnya kesejahteraan rakyat.

“Serahkan dulu 100 persen pada Pertamina, kemudian biarkan menjalin komunikasi dengan pihak lain, termasuk hak partisipasi interes daerah,” tuturnya.

Farid mencontohkan kemampuan Pertamina dalam pengelolaan Offshore North West Java pasca lepas dari British Petroleum Indonesia dan West Madura Offshore dari Kodeco Energy Co. Saat ini, kedua blok migas ini sudah mengalami peningkatan produksi minyak jadi 45 ribu barrel dari sebelumnya hanya 20 ribu barrel.

“Sempat turun jadi 12 ribu barrel dan setahun kemudian meningkat jadi 45 ribu barrel,” paparnya.

Pertamina saat itu mendadak saja dipercaya pemerintah untuk mengelola Blok Offshore North West Java dan West Madura Offshore. Namun demikian, menurut Farid, Pertamina mampu membuktikan sebagai perusahaan migas professional tanah air.

“Sehari kontraknya akan habis, pemerintah menunjuk Pertamina dan kami mampu menjawab tantangan ini,” ujarnya.

Apalagi saat ini ditunjuk jadi operator Blok Mahakam yang habis kontraknya pada 2017 mendatang. Blok Mahakam sendiri sudah terkenal potensinya yang kaya akan sumber daya alam gas.

“Pertamina setidaknya hanya melanjutkan proses eksploitasi migas sudah dilakukan Total E&P Indonesie. Butuh investasi hingga Rp 40 triliun untuk operasionalnya,” paparnya.

Sehubungan itu, Farid berencana menyurati Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM, Sudirman Said sehubungan pengelolaan Blok Mahakam kedepannya. Dia akan mempertanyakan komitmen keduanya dalam keberpihakan pada potensi anak negeri.

Pemerintah sudah menegaskan mempercayakan pengelolaan Blok Mahakam pada Pertamina pada 2017 nanti. Pertamina diberikan hak seluas luasnya dalam menjalin kerjasama pengelolaan Blok Mahakam bersama pihak lain.

Sehingga saat ini Pertamina sudah bisa melakukan penawaran kerjasama 30 persen share down akan ditawarkan pada Total Indonesie dan Inpex. Sistim share down adalah kerjasama hak pengelolaan suatu blok minyak gas di suatu kawasan. Sebaliknya, Total Indonesie dan Inpex juga wajib memberikan kepemilikan hak pengelolaan suatu blok migas senilai kesepakatan kerjasama.

Selain itu, Pertamina juga menjalin komunikasi dengan daerah sehubungan penentuan hak partisipasi interes Blok Mahakam. Sesuai ketentuannya, Kaltim maksimal berhak 10 persen akan pengelolaan Blok Mahakam ini.

Total E&P Indonesie sempat merilis produksi gas Blok Mahakam sebesar 1.750 MMCFD dan minyak 66.400 barrel oil per day. Produksi ini menurun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yaitu 1.757 MMCFD dan 67.800 barrel oil per day.

Total mengelola 107 sumur lama serta 111 sumur diantaranya yang masih dalam pengembangan. Total juga mempekerjakan sedikitnya 20 ribu karyawan bekerja setiap hari terdiri  3.700 (dalam negeri), 107 (luar negeri) dan 125 (multi nasional).

Total E&P Indonesie menyumbangkan penerimaan negara sebesar Rp 830 triliun. Keseluruhan produksi Blok Mahakam sebesar 80 persen diserahkan sebagai pemasukan negara.