MugiantoNewsBalikpapan –

Serikat Pekerja Pertamina Balikpapan Kaltim (SP Mathilda) menuntut pemerintah menyerahkan penuh pengelolaan Blok Mahakam. Para karyawan Pertamina Balikpapan ini menolak pembagian pengelolaan pada pihak Total Indonesie dan Inpex.

“Kami menuntut pengelolaan penuh Blok Mahakam. Menolak bila harus berbagai dengan swasta seperti contohnya Total Indonesie dan Inpex,” kata Kepala Bidang Hukum dan Advokasi SP Mathilda, Mugianto, Kamis (19/3/2015).

Mugianto mengatakan pemerintah wajib hukumnya mempercayakan pengelolaan Blok Mahakam pada Pertamina. Sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945, menurutnya seluruh kekayaan sumber daya alam harus dikelola sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Kalau diserahkan pada asing dan swasta tentunya hanya memberikan keuntungan pada asing dan perseorangan. Lain halnya dengan Pertamina sebagai perusahaan BUMN dalam negeri,” tegasnya.

Mugianto memastikan Pertamina akan mampu secara financial maupun dalam pengoperasian kembali Blok Mahakam yang habis kontraknya pada 2017 mendatang. Menurutnya Pertamina juga siap menyumbangkan pemasukan defisa Negara sebesar Rp 120 triliun per tahun saat ditunjuk mengelola blok kaya gas ini.

“Mantan Pertamina, Karen Agustiawan sempat komitmen menyumbangkan defisa sebesar Rp 120 triliun dari Blok Mahakam,” tuturnya.

Sehubungan itu, Mugianto menolak sejumlah wacana pembagian Blok Mahakam sesuai prosentase Pertamina (50 persen), Total Indonesie – Inpex (31 persen) dan daerah (19 persen). Menurutnya prosentase tersebut tidak mempertimbangkan azaz keadilan dan kedaulatan energy dalam negeri.

“Ini tidak adil bagi bangsa ini, ada begal Blok Mahakam di istana kita, KPK harus ikut mantau proses alih pengelolaan Blok Makam,” ujarnya.

Mugianto masih memaklumi pemerintah daerah Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur memperoleh kepemilikan saham partisipasi interes Blok Mahakam. Namun dalam pengelolaanya perusda Kaltim dan Kutai Kartanegara juga harus bekerja sama dengan Pertamina.

“Sesuai Undang Undang daerah memperoleh partisipasi interes sebesar 10 persen. Namun pengelolaanya harus kerjasama dengan Pertamina. Kalau dengan swasta lain hanya memberikan keuntungan buat perseorangan saja,” ungkapnya.

Anggota SP Mathilda sebanyak 1.450 orang siap turun ke jalan guna memperjuangkan tuntutannya pada pemerintah. Menurutnya karyawan Pertamina Balikpapan sudah enggan berkompromi soal pengelolaan Blok Mahakam.

Terminal Senipah menjadi jantung utama pengolahan hasil eksploitasi migas Total Indonesie di Blok Mahakam. Bisa dikatakan, terminal ini menjadi waduk tampungan seluruh hasil eksploitasi lapangan Total di Bekapai, Peciko, South Mahakam, Tambora CPU, SPS, Handil, centra processing unit, north processing unit dan south processing unit.

Total E&P Indonesie merilis produksi gas Blok Mahakam 1.750 MMCFD dan minyak 66.400 barrel oil per day. Produksi ini menurun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yaitu 1.757 MMCFD dan 67.800 barrel oil per day.

Total mengelola 107 sumur lama serta 111 sumur diantaranya yang masih dalam pengembangan. Total juga mempekerjakan sedikitnya 20 ribu karyawan bekerja setiap hari terdiri  3.700 (dalam negeri), 107 (luar negeri) dan 125 (multi nasional).

Total E&P Indonesie menyumbangkan penerimaan negara sebesar Rp 830 triliun. Keseluruhan produksi Blok Mahakam sebesar 80 persen diserahkan sebagai pemasukan negara.