Jumpa pers SP Mathilda Pertamina
Balikpapan –
Serikat Pekerja Mathilda PT Pertamina Kalimantan meminta pemerintah memberikan hak 70 persen atas pengelolaan Blok Delta Mahakam di Kutai Kartanegara. Kontrak karya blok menyimpan cadangan gas 12,5 tcf (trillion cubic feet) atau senilai Rp 1.700 triliun ini akan habis pada 2017 mendatang dimiliki hak partisipasi Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation.
“Pemerintah minimal memberikan hak pengelolaan 70 persen pada Pertamina sebagai BUMN milik Negara,” kata Ketua SP Mathilda PT Pertamina Kalimantan, Farid Rawung dalam jumpa pers di Balikpapan, Rabu (20/2).
Farid mengatakan Pertamina memiliki sumber daya manusia (SDM) mumpuni dalam pengelolaan ekplorasi dan ekploitasi minyak gas dunia. Terbukti dalam berbagai kesempatan, katanya Pertamina sukses meningkatkan produksi blok migas di Madura, Cepu, Jawa Barat dan sejumlah sumur di luar negeri.
“Skill kemampuan, Pertamina sanggup demikian pula soal modal dalam proses ekploitasi ini,” tuturnya.
Farid mencontohkan kredibilitas Pertamina yang sudah teruji sebagai perusahaan migas professional di mata dunia internasional. Terlebih saat dipercaya mengelola Blok Delta Mahakam yang dipercaya menyimpan kandungan kotor gas senilai 187 miliar US dolar atau Rp 1.700 triliun.
“Ibaratnya Pertamina punya rumah bagus tentu sector perbankan akan berebutan untuk memberikan kredit bagi Pertamina. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujarnya.
Dalam prosesnya ini, Farid khawatir Pemerintah kembali mempercayakan pengelolaan blok ini pada pihak asing yang tentunya komitmennya diragukan dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Pemerintah Perancis disebut sebut ikut turun tangan dalam mengintervensi pemerintah sehubungan kebijakan Blok Mahakam.
“Pemerintah Perancis sudah turun tangan dalam masalah ini, ini terlihat kenapa pemerintah terkesan ragu untuk segera mengambil keputusan hingga sekarang,” paparnya.
Pemerintah, kata Farid semestinya lebih memprioritaskan Pertamina selaku BUMN milik negara. Dia mencontohkan perusahaan minyak Malaysia Petronas yang mendapatkan support pemerintahnya sehingga mampu menghasilkan laba Rp 120 triliun per tahun.
“Pertamina cuma mampu Rp 30 triliun saja tahun lalu, kecil dibandingkan Petronas. Semestinya segala kekayaan dikandung di bumi ini dikelola negara untuk kepentingan hajat hidup rakyat,” ujarnya.
SP Mathilda Pertamina mengancam akan melakukan industrial action bila tuntutan tersebut tidak dipenuhi pemerintah. Sebanyak 1.500 anggota SP Mathilda siap melakukan aksi turun ke jalan hingga mogok kerja hingga pengelolaan Blok Mahakam diserahkan kembali pada Pertamina.
“Ini sudah menjadi komitmen Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu untuk merebut pengelolaan Blok Mahakam dari asing. SP Mathilda menyuarakan langsung di Balikpapan,” tegasnya.
Dalam berbagai kesempatan, Total memang terlihat berusaha keras dipercaya kembali pemerintah Indonesia untuk mengelola Blok Mahakam. Sejak 1970 hingga 2011, Total dan Inpex telah mengesploitasi 50 persen cadangan Blok Mahakam sebanyak 13,5 tcf atau senilai 100 miliar US dolar. Hingga saat ini, blok ini mampu menghasilkan gas sebanyak 2.200 MMSCFD dan minyak bumi 93 ribu barrel per hari.
