SPBU Balikpapan
Balikpapan –
Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur menyatakan segera melaksanakan larangan konsumsi BBM pertamax untuk seluruh kendaraan dinas pada awal Februari nanti. Ini sudah menjadi keputusan Menteri ESDM terkait pengggunaan bahan bakar minyak.
“Kita siap laksanakan itu per 1 Februari. Kita ikuti sesuai aturan pusat,” kata Kabag Humas dan Protokol Pemkot Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, Senin (21/1).
Sudirman mengklaim persiapan konsumsi BBM non subsi sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu atau tepatnya bersamaan dengan pembahasan anggaran 2013. Seluruh kendaraan dinas pelayanan umum masih diperkenankan mengkonsumsi BBM subsidi.
“Kalau sifatnya pelayanan, social itu masih gunakan BBM premium. Seperti kendaraan truk sampah DKKP, ambulan, kendaraan pemadam BPBK,” terangnya.
Mekanisme pelaksanaan penggunaan BBM non subsidi jelasnya tetap dilakukan seperti dahulu yakni mengggunakan mekanisme kupon. Untuk kendaraan dinas pegawai/pejabat mendapatkan alokasi lima liter sedangkan motor 1 liter.
“Teknis seperti dulu gunakan kupon,” katanya.
Sudirman mengatakan kebijakan pemerintah pusat yang juga dilaksanakan kepada pemerintah daerah diyakini sudah dapat ketahui dan dipahami oleh aparatur dilapangan. Sehingga tidak perlu lagi dilakukan sosialisasi secara massif . “ Ngak perlu sosialisasi khusus, mereka sudah pada tahu mereka tinggal laksanakan. Nantikan di kuponya ketahuan kalau itu menggunakan Pertamax bukan lagi premium,” tandasnya.
Pemkot bersama DPRD sudah melakukan antisipasi dana operasional BBM kendaraan dinas. Dipastikan jumlahnya meningkat dibandingkan penggunaan BBM sebelumnya. Namun besaranya tidak signifikan karena sejak tahun lalu sudah dilakukan pengurangan jumlah jatah BBM kepaa pengguna kendaraan dinas.
“Besarnya saya tidak hapal secara keseluruhan ya anggaran khusus BBM kendaraan dinas. Itu ada di bagian keuangan,” pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Bappeda Suryanto mengatakan anggaran BBM pertambahan tidak meningkat tajam karena pihaknya sudah melakukan penghematan pada awal 2012.
“Kalau tidak salah anggaran untuk pembelian BBM itu sekitar Rp10 miliar dan baru terpakai sekitar Rp4 miliar. Nah, dari Rp4 miliar ini yang ditambah sekitar Rp7 miliar untuk antisipasi BBM Non Subsidi,” katanya.
