Balikpapan –
Provinsi Kalimantan Timur turut berambisi dalam pengelolaan blok Ganal dan Rapak milik perusahaan minyak dan gas Chevron. Pemerintah daerah dianggap punya hak walking interest maupun participating interest sebesar 10 persen dalam pengelolaan sumber daya alamnya.
“Keduanya menguntungkan bagi daerah, jadi terserah saja yang mana,” kata Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, Kamis (22/3).
Balikpapan –
Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu menyatakan kajian perimbangan dana minyak dan gas sebesar 15 persen turun dari ‘langit’. Tidak ada kajian ilmiah dari pemerintah pusat yang mampu menjabarkan permasalahan itu.
“Mereka tidak mampu menjelaskan, sehingga kenapa Kaltim dapat 15 persen dari dana migas sebesar Rp 370 triliun setiap tahunnya. Tidak ada landasan hukumnya, turun dari langit sepertinya,” kata Ketua Majelis Rakyat Kalimantan Timur, Abraham Ingan, Senin (26/3).
Balikpapan –
Harga tahu tempe diperkirakan dalam waktu dekat akan mengalami kenaikan di kota Balikpapan. Meski tidak ada kaitan langsung dengan isu kenaikan BBM, namun pengrajin dan koperasi mengalami kesulitan mendapat solar.
“Kita seperti kucing-kucingan, kayak maling jadi takut gara-gara kita kesulitan mendapat solar untuk industri kecil menengah (IKM)pengrajin tahu tempe. Dari biasnya beli lima liter Rp35 ribu sekarang jadi Rp75 ribu, “ ungkap Lisa Yuliani Wakil Sekretaris Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe (Primkopti )kota Balikpapan, ditemui usai rapat kordinasi distributor dengan Pemkot Balikpapan mengenai sembako,Jumat siang (30/3).
Balikpapan –
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperpanjang regulasi yang mengatur pembatasan pembelian premium untuk kendaraan pribadi, kendaraan dinas, dan taksi argo sebanyak 25 liter setiap pengisian.
“Berdasarkan hasil rapat evaluasi hari ini, Balikpapan masih tetap menggunakan pembatasan itu,” ujar Bambang Irianto, Asisten Manager External Relation Pertamina UPMS VI, Selasa (3/4).
Balikpapan –
Asosiasi Pengusaha Billboard Balikpapan (APBB) meminta Pemkot Balikpapan untuk menjadikan referensi dari asosiasi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin pemasangan papan iklan guna membantu pencapaian target PAD sebesar Rp20 miliar.
Ketua APBB Arin Tafnida mengatakan referensi yang diberikan oleh asosiasi menjadi salah satu upaya untuk meminimalisisr adanya reklame gelap yang berdiri di Balikpapan.
Balikpapan -
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Wahyu Hartono menegaskan, untuk pengembangan kawasan bisnis di Kota Balikpapan yang masuk dalam perencanaan tata ruang dan menjadi target utama yakni kawasan industry kariangau (KIK). Karena infrastruktur pendukung seperti pelabuhan bongkar muat, jalan dan listrik telah dibangun.
“Dalam peta tata ruang 2005-2015, wilayah utara menjadi konsen kawasan industry seperti KIK sebagai kawasan bisnis tidak hanya terfokus diwilayah tenga, disamping kawasan timur, yang juga terbagi dalam beberapa sector termasuk pariwisata dan perikanan,” ungkap Wahyu yang juga pengurus Kadin Kota Balikpapan ini.
Balikpapan -
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah mengkaji penerapan pajak progresif bagi kendaraan bermotor. Penggunaan pajak ini melirik langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang juga akan menerapkan kebijakan baru ini.
Namun kebijakan ini masih dikaji bersama DPRD Kota Balikpapan untuk nantinya diterapkan seiring dengan makin tingginya pertumbuhan kendaraan di kota minyak ini.
Balikpapan -
Beberapa hari ini harga semen di Kota Balikpapan mengalami penurunan. Penurunan lebih disebabkan banyak pasokan semen yang memunuhi gudang-gudang semen di para agen dan pengecer semen.
“Harga Semen turun dari Rp80 ribu menjadi Rp75 ribu per sak bahkan ada yang menjual hingga harga Rp70 ribu,” ungkap Kasi Perdagangan dalam Negeri Disperindagkop Kota Balikpapan.
Balikpapan -
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus melakukan sosialisasi Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak sarang burung walet kepada sejumlah pengusaha sarang burung walet di aula kantor pemerintah kota Balikpapan.
Sosialisasi ini diikuti 120 pengusaha burung walet sementara jumlah bangunan walet diketahui berjumlah 385 bangunan. “ Berdasarkan data DPKP, sebanyak 204 diketahui atau terdata pemiliknya. Dari jumlah itu sebanyak 153 SBW yang produktif sedangkan yang berijin baru 32 SBW,” ujar kepala Dispenda Oemy Facesly.