Balikpapan –
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) akan membangun jembatan gantung yang akan menghubungkan kedua daerah tersebut, pada tahun 2013.
Jembatan gantung tersebut diperkirakan akan memakan biaya senilai Rp 1,2 triliun. Jembatan yang akan mirip seperti goden gate Tenggarong itu, tahun 2012 detail sngineering design (DED) diperkirakan sudah selesai dikerjakan.
Balikpapan –
Dua Kepala Daerah, Rizal Effendi Walikota Balikpapan dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan, memang telah sepakat membangun jembatan gantung yang akan menghubungkan dua daerah tersebut yang direncanakan tahun 2013 mendatang.
Namun kedua kepala daerah itu, juga tetap mengarisbawahi aspek keselamatan dan lalu-lintas pelayaran di Teluk Balikpapan, mengingat termasuk jalur padat. Sehingga pembangunan jembatan gantung yang akan menelan biaya Rp 1,2 triliun itu, tidak menganggu aktifitas diteluk Balikpapan.
Balikpapan -
Tim Eksekusi Cemara Rindang dari Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, Selasa (6/12) siang, menghancurkan 1 ruko dari 76 ruko di kompleks cermara rindang. Menggunakan eksavator ruko nomor 76 dihancurkan, terkait batas akhir pengosongan yang diberikan.
Proses ekseskusi riil ini tidak mendapat perlawanan dari pihak pemilik (tergugat), karena saat penghancuran, dilakukan pengawalan ekstra ketat oleh ratusan aparat bersenjata brimob termasuk tim gegana dari Polda kaltim.
Balikpapan -
Hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus berupaya melakukan negoisasi terkait ganti rugi kompleks cemara rindang. Pasalnya eksekusi cemara rindang untuk sementara dihentikan usai Natal proses eksekusi dilanjutkan kembali.
Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, dalam masa jeda tersebut Permkot Balikpapan akan menyelesaikan proses ganti rugi. “Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini bisa dicapai kesepakatan harga” kata Rizal, Selasa (6/12).
Balikpapan –
Sebanyak 18 offroader Kaltim akan bertarung dalam event balapan di jalur ekstrem level nasional Kapolres Cup Offroad Challenge di Tanah Bumbu, Batulicin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu hingga Minggu 10-11 Desember ini.
“Ini menjadi tim terbesar yang dikirim Kaltim untuk mengikuti event diluar Kaltim,” kata Sekretaris Indonesian Offroad Federation (IOF) Kaltim Windy Politon, Selasa 6/12 petang.
Balikpapan –
Sudah jamak warga yang memiliki kartu tanda penduduk lebih dari satu dan enggan mengakuinya di depan umum. Namun itu tidak berlaku bagi Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak yang menyampaikan unek uneknya terkait semrawutnya kependudukan di Indonesia. Berbicara dalam rapat koordinasi Partai Golkar, Senin (5/12) di Hotel Bahana Surya Balikpapan, Awang mengaku dalam dompetnya tersimpan kartu tanda penduduk (KTP) di tiga lokasi berbeda.
“KTP Samarinda, Sangata dan Jakarta ada semua di dalam dompet saya,” katanya dengan mimik muka serius.
Balikpapan –
Keinginan sejumlah Ketua Rukun Tetangga(RT) di Kota Balikpapan agar dana operasional (DO) naik tahun 2012, masih akan dipertimbangkan DPRD Balikpapan. Pasalnya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, ditemukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) DO RT yang tidak jelas tahun 2010 lalu.
“Masih harus dipertimbangkan. Hasil temuan BPK menyebutkan rata-rata laporan pertanggungjawaban dana operasional RT tidak jelas dan banyak keganjilan,” kata Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong, dihadapan Ketua-Ketua RT di Kecamatan Balikpapan Utara dan Timur , pada masa persidangan ke III reses DPRD, Rabu (7/12) siang.
Balikpapan -
Sejumlah Ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara dan Timur meminta agar Dana Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan (DP2LK) tahun 2004 naik menjadi Rp 1 miliar, tiap Keluarahan di Kota Balikpapan.
Keinginan tersebut disampaikan pada reses Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong, Rabu (7/12) di Kompleks Bumi Nirwana. Masyarakat berharap dengan anggaran tersebut, pembangunan di tiap Kelurahan akan berjalan maksimal dan lebih menyentuh masyarakat.
Balikpapan –
Balikpapan mendapat rapor merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan hasil survey yang dilakukan KPK mengenai tata kelola pemerintah terutama soal pengurusan perijinan di daerah khususnya perijinan untuk Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) mendapat rapor merah dari KPK.
Survey yang dilakukan KPK itu meliputi tiga bidang yakni SIUP, ijin mendirikan bangunan (IMB) dan kartu tanda penduduk (KTP) yang dilakukan beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Rabu (7/12) usai membuka acara sosialsiasi tata pemerintahan yang baik yang juga dihadiri oleh BPKP Provinsi, di hotel Grand Tiga Mustika.