Bupati Kukar, Saat menyampaikan arahannya di Musrenbang RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045 (Istimewa)
NewsKukar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
Mengusung tema “Kukar Emas Berbudaya, Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini terpusat di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Tenggarong Seberang, pada Senin (1/4/2024).
Dalam pelaksanaanya,Musrenbang kali ini juga turut dihadiri oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar Sunggono, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Kepala Perangkat Daerah, para camat serta kepala desa atau lurah di seluruh wilayah Kukar.
Dijumpai usai memberikan arahan kepada seluruh peserta Musrenbang, Bupati Kukar, Edi Damansyah mengaku berterimakasih atas partisipasi seluruh pihak sehingga Musrenbang RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045 bisa terlaksana.
Ia juga menegaskan, agar forum ini tidak hanya dijadikan sekedar acara seremonial saja. Musrenbang harus menjadi forum yang dapat mengurai substansi persoalan yang dihadapi darah dan melahirkan program yang dikawal dengan serius di masing-masing tingkatan.
“Dokumen yang dihasilkan di dalam forum Musrenbang ini harus berdasarkan fakta di lapangan. Sehingga kualitas belanja juga akan membaik,” pesan Edi Damansyah.
Edi juga mengaku telah memberikan instruksi khusus kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar. Untuk melakukan kontrol penyusunan anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Agar tidak sembarangan dalam menyusun pagu anggaran, semuanya harus berbasis pada program kegiatan yang berkaitan dengan kinerja.
“Ada beberapa OPD yang saya serahkan khusus itu tidak boleh lagi, harus dikendalikan,” tambahnya.
“Saya berharap Bappeda sebagai leading sektor terus melakukan verifikasi yang baik untuk menetapkan skala-skala prioritas sesuai tema, bagaimana penguatan pembangunan yang berbasis potensi desa dan kecamatan,” pungkasnya.
