Pertobatan Sarjana Kimia Peracik Bom
Pertobatan Sarjana Kimia Peracik Bom
10 July 2019
Anggota DPR Minta Koneksifitas MRT
Anggota DPR Minta Koneksifitas MRT
12 July 2019

Bupati Apresiasi Dewan Setujui LKPJ

Bupati Apresiasi Dewan Setujui LKPJ

Bupati Apresiasi Dewan Setujui LKPJNewsTenggarong –

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengapresiasi atas persetujuan DPRD Kukar terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018.

Hal tersebut disampaikan Edi Damansyah dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD terkait Laporan dan Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kukar Tahun Anggaran 2018, Selasa (9/7/2019) siang.

“Kesepakatan yang dicapai adalah hal yang sangat penting, karena merupakan wujud kerjasama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif demi pembangunan yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan,” katanya.

Melalui persetujuan itu, lanjut Edi Damansyah berharap dengan kebersamaan akan membuahkan hasil pembangunan yang nyata, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap, semoga apa yang telah kita lakukan bersama akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjamin kualitas hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan secara konkrit menurunnya indek pembangunan manusia,” ujarnya.

Edi juga mengapresiasi atas pandangan dan pendapat akhir fraksi gabungan DPRD Kukar yang memuat beberapa catatan penting, dalam rangka perbaikan dan evaluasi program pembangunan.

“Catatan-catatan yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi perhatian pemkab Kukar untuk segera ditindaklanjuti,” katanya.

Ditambahkan Edi, dengan telah dilakukannya persetujuan bersama, selanjutnya dapat dilakukan proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan timur (Kaltim) untuk proses percepatan, terutama dalam persiapan menghadapi perubahan APBD anggaran 2019.

“Inilah salah satu langkah yang harus diambil Pemkab Kukar, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan sesuai perencanaan dan siklus pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan tepat waktu, tepat sasaran sesuai target pencapaian kinerja dengan tetap mengedepankan prinsip efesiensi dan efektivitas serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.  ADV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *