Sekolah Balikpapan Pakai Kurikulum Lama
10 December 2014
Minim Pejabat, Komisi 9 Kritik Balikpapan
10 December 2014

Enam Ribu Gakin Balikpapan Terancam tak Sehat

Penyapu jalanan BalikpapanNewsBalikpapan –

Sebanyak enam ribu warga keluarga miskin Balikpapan Kalimantan Timur  terancam tidak terlayani fasilitas kesehatan gratis diluncurkan pemerintah. Mereka tidak bisa diikutkan dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Berdasarkan data kami, mereka ini tidak bisa ikut Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dyah Muryani, Rabu (10/12/2014).

Dyah mengatakan ribuan warga gakin Balikpapan ini tidak memiliki nomor induk kependudukan saat  pencatatan program e KTP lalu. Mereka mengabaikan prosesi  e KTP yang tujuan besarnya memetakan strata social seluruh masyarakat Indonesia.

“Padaha nomor induk kependudukan merupakan syarat utama mendaftar dalam berbagai program kesehatan warga miskin pemerintah,” ujarnya.

Pemerintah Kota Balikpapan, kata Dyah berinisiatif membantu pengurusan nomor induk kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan. Koordinasi memang harus dilakukan pemerintah daerah yang terpaksa menunggu verifikasi data dimiliki pemerintah pusat.

Dyah hanya meminta pemerintah pusat agar membantu pengurusan nomor induk kependudukan ini bagi warga miskin Balikpapan. Menurutnya golongan masyarakat ini sebenarnya yang paling membutuhkan berbagai program layanan kesehatan gratis diluncurkan pemerintah.

“ Karena mereka sangat rentan terhadap kesehatan, gampang sakit,” ujarnya.

Pemerintah Kota Balikpapan saat ini hati hati dalam mengalokasikan anggaran kesehatan gratis bagi warga miskin. Balikpapan membatalkan anggaran jaminan kesehatan daerah guna menghindari tumpang tindih alokasinya sesuai program pemerintah pusat.

Komisi 9 DPR RI dalam kunjungannya meminta Balikpapan mendata ulang warga miskin penerima kartu kesehatan. Masyarakat Balikpapan yang mendapatkanh JKN melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sudah berkisar antara 60 hingga 70 persen dari jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa.

1 Comment

  1. […] social Keluarga Harapan diprioritaskan bagi warga kurang mampu untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui hingga sarana […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *